Makassar (Antara Sulsel) - Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Sulawesi Selatan (FKPPI Sulsel) menuntut anggota DPR RI asal Sulsel Mukhtar Tompo meminta maaf secara terbuka kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terkait pernyataannya yang dinilai memfitnah gubernur.
"Mukhtar Tompo menyatakan di salah satu situs media online bahwa Pak Syahrul hanya menjadikan Bendungan Karalloe jualan pilgub, dijadikan pemanis bibir dan sandiwara politik berseri. Seandainya bendungan ini tidak terealisasi bisa dikatakan bahwa itu kritik dari Mukhtar Tompo, tetapi faktanya proyek itu saat ini sementara berjalan, sehingga pernyataan tersebut bagi kami sudah menjurus ke arah fitnah terhadap Pak Syahrul," tutur Sekretaris PD XIX FKPPI Sulsel Suwandi Mahendra, di Makassar, Jumat.
Pernyataan yang dinilai mengarah ke fitnah inilah yang menurut Suwandi mengusik rasa korsa FKPPI untuk melibatkan diri, mengingat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga menjabat sebagai Ketua FKPPI Sulsel.
"Tugas anggota DPR RI memang adalah mengkritisi pemerintah, tetapi pernyataan Mukhtar Tompo ini sudah menghujat dan memfitnah," tegasnya.
Menurut dia, sejauh ini, gubernur terbukti mampu memperjuangkan pembangunan Bendungan Karalloe ini, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Menteri PU baru-baru ini juga telah menegaskan bahwa proyek pembangunan Bendungan Karalloe ini harus selesai sebelum tahun 2020. Membangun bendungan memang tidak mudah, Bendungan Bilibili saja butuh waktu sembilan tahun," bebernya.
Karenanya FKPPI Sulsel menuntut agar Mukhtar Tompo meminta maaf secara terbuka kepada gubernur, karena hal ini menyangkut nama baik Syahrul.
"Jika ia hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengkritisi pemerintah, kami tentu tidak akan ikut campur, tetapi karena sudah mengarah ke fitnah, kami menuntut permohonan maaf," tegasnya lagi.
Pihaknya, kata dia, akan memberi waktu bagi Mukhtar Tompo untuk memikirkan hal tersebut.
"Kami siap melanjutkan ke pengadilan jika ia tidak juga meminta maaf," pungkasnya.
"Mukhtar Tompo menyatakan di salah satu situs media online bahwa Pak Syahrul hanya menjadikan Bendungan Karalloe jualan pilgub, dijadikan pemanis bibir dan sandiwara politik berseri. Seandainya bendungan ini tidak terealisasi bisa dikatakan bahwa itu kritik dari Mukhtar Tompo, tetapi faktanya proyek itu saat ini sementara berjalan, sehingga pernyataan tersebut bagi kami sudah menjurus ke arah fitnah terhadap Pak Syahrul," tutur Sekretaris PD XIX FKPPI Sulsel Suwandi Mahendra, di Makassar, Jumat.
Pernyataan yang dinilai mengarah ke fitnah inilah yang menurut Suwandi mengusik rasa korsa FKPPI untuk melibatkan diri, mengingat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga menjabat sebagai Ketua FKPPI Sulsel.
"Tugas anggota DPR RI memang adalah mengkritisi pemerintah, tetapi pernyataan Mukhtar Tompo ini sudah menghujat dan memfitnah," tegasnya.
Menurut dia, sejauh ini, gubernur terbukti mampu memperjuangkan pembangunan Bendungan Karalloe ini, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Menteri PU baru-baru ini juga telah menegaskan bahwa proyek pembangunan Bendungan Karalloe ini harus selesai sebelum tahun 2020. Membangun bendungan memang tidak mudah, Bendungan Bilibili saja butuh waktu sembilan tahun," bebernya.
Karenanya FKPPI Sulsel menuntut agar Mukhtar Tompo meminta maaf secara terbuka kepada gubernur, karena hal ini menyangkut nama baik Syahrul.
"Jika ia hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengkritisi pemerintah, kami tentu tidak akan ikut campur, tetapi karena sudah mengarah ke fitnah, kami menuntut permohonan maaf," tegasnya lagi.
Pihaknya, kata dia, akan memberi waktu bagi Mukhtar Tompo untuk memikirkan hal tersebut.
"Kami siap melanjutkan ke pengadilan jika ia tidak juga meminta maaf," pungkasnya.