Makassar (Antara Sulsel) - Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi menggelar pelatihan untuk pengembangan wawasan dalam penyerbarluasan informasi dan publikasi terkait dengan kegiatan dewan.
"Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bukan hanya kepada staf tapi juga bagi jurnalis yang bertugas di DPRD Sulsel," kata Kepala Bagian Perundang-undangan, Informasi dan Publikasi DPRD Sulsel, di Makassar, Kamis.
Menurutnya, pelatihan tersebut bagian dari pembekalan studi banding bidang kehumasan dewan ke DPRD bersama jurnalis ke Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk penyebaran informasi dan sharing infromasi antara masing-masing institusi negara.
Selain itu, program itu merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari penyebaran informasi dan pengembangan wawasan bagi staf dan jurnalis setempat.
"Tentunya dengan melibatkan media penyebaran informasi kepada publik akan lebih tepat sasaran apa program di DPRD Sulsel dan DPRD Yogyakarta," paparnya.
Surya menuturkan alasan studi banding yang dilaksanakan ke Yogyakarta untuk melihat kesinambungan aturan metode penyebarluasan informasi yang juga dilakukan provinsi lain terutama penguatan kemitraan dengan media massa dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Staf adalah bagian dari bidang perundangan,-undangan yang harus memahami itu. Makanya dalam mempublikasikan informasi penting di DPRD harus diketahui untuk dilaksanakan," paparnya.
Sementara Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel Ismail Asnawi saat membawakan materi pelatihan menuturkan sudah saatnya media memberikan informasi positif kepada masyarakat.
Hal itu mengingat produk dewan masih kurang dipublikasikan kepada khalayak agar diketahui, sehingga diperlukan metode dalam penyampainnya, apa yang sudah dilakukan dan menjati tugasnya sebagai pengawas, legislasi dan penganggaran.
"Pers perlu menjalankan peran dan fungsinya guna kepentingan publik khusus memberitakan apa saja yang dilakukan dewan bagaimana menjalankan fungsinya dengan baik dan benar," katanya.
Asnawi menambahkan, tetapi publik terkadang tidak mengetahui apa yang dikerjakan anggota dewan, padahal mereka sangat sibuk mengurus dan merumuskan aturan untuk kepentingan masyarakat.
Diketahui studi banding yang membawa rombongan staf humas dan jurnalis dijadwalkan akan mendatangi DPRD Yogyakarta, serta kantor media massa di provinsi setempat.
"Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bukan hanya kepada staf tapi juga bagi jurnalis yang bertugas di DPRD Sulsel," kata Kepala Bagian Perundang-undangan, Informasi dan Publikasi DPRD Sulsel, di Makassar, Kamis.
Menurutnya, pelatihan tersebut bagian dari pembekalan studi banding bidang kehumasan dewan ke DPRD bersama jurnalis ke Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk penyebaran informasi dan sharing infromasi antara masing-masing institusi negara.
Selain itu, program itu merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari penyebaran informasi dan pengembangan wawasan bagi staf dan jurnalis setempat.
"Tentunya dengan melibatkan media penyebaran informasi kepada publik akan lebih tepat sasaran apa program di DPRD Sulsel dan DPRD Yogyakarta," paparnya.
Surya menuturkan alasan studi banding yang dilaksanakan ke Yogyakarta untuk melihat kesinambungan aturan metode penyebarluasan informasi yang juga dilakukan provinsi lain terutama penguatan kemitraan dengan media massa dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Staf adalah bagian dari bidang perundangan,-undangan yang harus memahami itu. Makanya dalam mempublikasikan informasi penting di DPRD harus diketahui untuk dilaksanakan," paparnya.
Sementara Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel Ismail Asnawi saat membawakan materi pelatihan menuturkan sudah saatnya media memberikan informasi positif kepada masyarakat.
Hal itu mengingat produk dewan masih kurang dipublikasikan kepada khalayak agar diketahui, sehingga diperlukan metode dalam penyampainnya, apa yang sudah dilakukan dan menjati tugasnya sebagai pengawas, legislasi dan penganggaran.
"Pers perlu menjalankan peran dan fungsinya guna kepentingan publik khusus memberitakan apa saja yang dilakukan dewan bagaimana menjalankan fungsinya dengan baik dan benar," katanya.
Asnawi menambahkan, tetapi publik terkadang tidak mengetahui apa yang dikerjakan anggota dewan, padahal mereka sangat sibuk mengurus dan merumuskan aturan untuk kepentingan masyarakat.
Diketahui studi banding yang membawa rombongan staf humas dan jurnalis dijadwalkan akan mendatangi DPRD Yogyakarta, serta kantor media massa di provinsi setempat.