Makassar (Antara Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Makassar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) murni tanpa menggunakan uang.
"Ini murni dan tidak ada pakai uang. Semua pihak telah bekerja keras dan tidak ada hubungannya dengan isu-isu suap atau beli seperti yang ramai di medsos itu," ujar Danny, sapaan Ramdhan Pomanto, usai menerima penghargaan WTP, di Makassar, Senin.
Ia menyatakan, keberhasilan Kota Makassar mendapatkan opini WTP itu karena tidak terlepas dari pelaporan dan pendataan 91 aset pemerintah kota sebelumnya bermasalah.
Menurut dia, semua aset yang bermasalah itu telah berhasil diselesaikan dan tidak lagi bersengketa seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Makassar sangat susah mendapatkan predikat tersebut.
"Untuk mendapatkan opini WTP itu sangat susah, bayangkan selama pemerintahan di Makassar berjalan, tidak pernah sekali pun dapat WTP dan baru tahun 2015 kami bisa dapatkan itu," katanya pula.
Danny menyebutkan, kegagalan Makassar meraih WTP pada masa pemerintahan yang lalu-lalu dikarenakan tidak bersih pendataan dan pelaporan sehingga opini tertinggi WTP sulit didapatkan.
"Tapi sekarang sudah kami raih, pada tahun kedua ini lebih sulit lagi mendapatkannya karena auditor turun langsung melakukan cross check. Contoh, di pasar, mereka turun wawancara langsung dan mencocokkan dengan data pemerintah," katanya pula.
Selain itu, pengumuman WTP dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 diserahkan langsung anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Harry Azhar Azis kepada Wali Kota Ramdhan Pomanto di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD Tahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
"Ini murni dan tidak ada pakai uang. Semua pihak telah bekerja keras dan tidak ada hubungannya dengan isu-isu suap atau beli seperti yang ramai di medsos itu," ujar Danny, sapaan Ramdhan Pomanto, usai menerima penghargaan WTP, di Makassar, Senin.
Ia menyatakan, keberhasilan Kota Makassar mendapatkan opini WTP itu karena tidak terlepas dari pelaporan dan pendataan 91 aset pemerintah kota sebelumnya bermasalah.
Menurut dia, semua aset yang bermasalah itu telah berhasil diselesaikan dan tidak lagi bersengketa seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Makassar sangat susah mendapatkan predikat tersebut.
"Untuk mendapatkan opini WTP itu sangat susah, bayangkan selama pemerintahan di Makassar berjalan, tidak pernah sekali pun dapat WTP dan baru tahun 2015 kami bisa dapatkan itu," katanya pula.
Danny menyebutkan, kegagalan Makassar meraih WTP pada masa pemerintahan yang lalu-lalu dikarenakan tidak bersih pendataan dan pelaporan sehingga opini tertinggi WTP sulit didapatkan.
"Tapi sekarang sudah kami raih, pada tahun kedua ini lebih sulit lagi mendapatkannya karena auditor turun langsung melakukan cross check. Contoh, di pasar, mereka turun wawancara langsung dan mencocokkan dengan data pemerintah," katanya pula.
Selain itu, pengumuman WTP dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 diserahkan langsung anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Harry Azhar Azis kepada Wali Kota Ramdhan Pomanto di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD Tahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.