Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan gini rasio (GR) atau tingkat ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin di daerah tersebut.
"Beredar berbagai tanggapan ketimpangan atau gini rasio Sulsel tertimpang secara nasional, saya kira itu terlalu berlebihan jika ada yang mengemukakan seperti itu," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di hadapan para anggota dewan di Gedung DPRD Sulsel, Selasa.
Dia menyebutkan BPS sudah menjawab berdasarkan data terakhir yang meyebutkan tinggal tercatat 0,40.
Gubernur Sulsel dua periode itu menjelaskan, sengaja membacakan data terkini dari BPS karena adanya anggapan negatif yang menyebutkan jika di provinsi yang dipimpinnya telah terjadi ketidak-adilan atau ketimpangan yang begitu jauh diantara masyarakatnya.
Berdasarkan laporan Ketua BPS Sulsel Nursam Salam, kata dia, gini ratio pada tahun 2012-dan 2016 telah mengalami menurun dari 0,404 (September 2015) menjadi 0.400 (September 2016) bahkan turun sangat signifikan bila dibandingkan bulan Februari 2016 yang tercatat 0.426.
Penurunan GR ini bahkan sangat mengagumkan karena merupakan implikasi dari pembangunan ekonomi yang disokong oleh peran swasta. Fakta ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkat peran swasta (investasi) dari 37,02 persen di tahun 2015 menjadi 37,26 persen di tahun 2016.
Data selanjutnya bahwa penurunan ketimpangan juga ditunjukkan dari semakin berkualitasnya pembangunan ekonomi Sulsel di tahun 2016.
"Pada saat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari 7,17 persen di tahun 2015 menjadi 7,41 persen pada tahun 2016," kata Nursam seperti yang dibacakan Gubernur Sulsel SYL saat diundang menjelaskan terkait ranperda tentang pertanggung jawaban APBD 2016.
Selain itu, lanjut dia, BPS juga mengaku pertumbuhan ekonomi tersebut mampu memberikan efek positif pada dunia usaha yang ditandai dengan berkurangnya pengangguran dari 5,95 persen pada bulan Agstustus 2015 menjadi 4,80 persen pada Agustus 2016 serta menurunkan persentase kemiskinan dari 10,12 persen pada September 2015 menjadi 9,24 persen pada September 2016.
Fakta lain yang mampu ditunjukkan oleh Pemprov. Sulsel dalam mengurangi ketimpangan pembangunan adalah mampu menjaga stabilitas harga yang ditandai dengan rendahnya angka inflasi dari 4,48 perseb di tahun 2015 menjadi 2,94 persen di tahun 2016.
Capaian pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro job serta diimbangi dengan pengendalian harga yang sangat signifikan di tahun 2016 merupakan salah satu dari beberapa keberhasilan pembangunan ekonomi Sulsel di tahun 2016." urai Nursam.
Bahkan angka ini terbilang mengagumkan karena penurunan ketimpangan yang terjadi justru pada saat prime mover pembangunan adalah sektor swasta (investasi) yang jarang terjadi pada daerah yang sedang berkembang.
"Beredar berbagai tanggapan ketimpangan atau gini rasio Sulsel tertimpang secara nasional, saya kira itu terlalu berlebihan jika ada yang mengemukakan seperti itu," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di hadapan para anggota dewan di Gedung DPRD Sulsel, Selasa.
Dia menyebutkan BPS sudah menjawab berdasarkan data terakhir yang meyebutkan tinggal tercatat 0,40.
Gubernur Sulsel dua periode itu menjelaskan, sengaja membacakan data terkini dari BPS karena adanya anggapan negatif yang menyebutkan jika di provinsi yang dipimpinnya telah terjadi ketidak-adilan atau ketimpangan yang begitu jauh diantara masyarakatnya.
Berdasarkan laporan Ketua BPS Sulsel Nursam Salam, kata dia, gini ratio pada tahun 2012-dan 2016 telah mengalami menurun dari 0,404 (September 2015) menjadi 0.400 (September 2016) bahkan turun sangat signifikan bila dibandingkan bulan Februari 2016 yang tercatat 0.426.
Penurunan GR ini bahkan sangat mengagumkan karena merupakan implikasi dari pembangunan ekonomi yang disokong oleh peran swasta. Fakta ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkat peran swasta (investasi) dari 37,02 persen di tahun 2015 menjadi 37,26 persen di tahun 2016.
Data selanjutnya bahwa penurunan ketimpangan juga ditunjukkan dari semakin berkualitasnya pembangunan ekonomi Sulsel di tahun 2016.
"Pada saat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari 7,17 persen di tahun 2015 menjadi 7,41 persen pada tahun 2016," kata Nursam seperti yang dibacakan Gubernur Sulsel SYL saat diundang menjelaskan terkait ranperda tentang pertanggung jawaban APBD 2016.
Selain itu, lanjut dia, BPS juga mengaku pertumbuhan ekonomi tersebut mampu memberikan efek positif pada dunia usaha yang ditandai dengan berkurangnya pengangguran dari 5,95 persen pada bulan Agstustus 2015 menjadi 4,80 persen pada Agustus 2016 serta menurunkan persentase kemiskinan dari 10,12 persen pada September 2015 menjadi 9,24 persen pada September 2016.
Fakta lain yang mampu ditunjukkan oleh Pemprov. Sulsel dalam mengurangi ketimpangan pembangunan adalah mampu menjaga stabilitas harga yang ditandai dengan rendahnya angka inflasi dari 4,48 perseb di tahun 2015 menjadi 2,94 persen di tahun 2016.
Capaian pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro job serta diimbangi dengan pengendalian harga yang sangat signifikan di tahun 2016 merupakan salah satu dari beberapa keberhasilan pembangunan ekonomi Sulsel di tahun 2016." urai Nursam.
Bahkan angka ini terbilang mengagumkan karena penurunan ketimpangan yang terjadi justru pada saat prime mover pembangunan adalah sektor swasta (investasi) yang jarang terjadi pada daerah yang sedang berkembang.