Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berharap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhindar dari tipu muslihat, dan rekayasa yang akan mengganggu percepatan kemajuan pembangunan Sulsel.
"Semua harus berproses sesuai aturan. Jika kita lakukan dengan aturan dan format yang benar, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang salah itu kalau ada rekayasa dan tipu muslihat di baliknya," kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kamis.
Gubernur dua periode itu mengatakan, selama ini tidak pernah menemukan pertentangan-pertentangan prinsipil dengan DPRD Sulsel, kecuali masalah teknis atau uji materi.
Kondisi yang sejuk dan komunikasi yang berjalan baik antara legislatif dan eksekutif itulah, menurut dia, yang harus dipertahankan dan dijaga bersama untuk kepentingan masyarakat Sulsel.
Ia mengakui kemajuan yang diraih Sulsel tidak lepas dari persamaan komitmen dan tujuan antara pemerintah, dan DPRD agar APBD efektif dan efisien.
Gubernur menekankan bahwa permendagri harus menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisienkan dan mengefektifkan anggaran dan program.
"Saya berharap APBD terakhir (masa jabatan dua periode) ini dapat disusun dengan sangat baik dan betul. Pak Sekda, susun yang baik agar DPRD yang mengawasi dengan ketat dapat berjalan dengan `smooth". Komunikasi kita dengan DPRD sangat baik," ujarnya.
"Semua harus berproses sesuai aturan. Jika kita lakukan dengan aturan dan format yang benar, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang salah itu kalau ada rekayasa dan tipu muslihat di baliknya," kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kamis.
Gubernur dua periode itu mengatakan, selama ini tidak pernah menemukan pertentangan-pertentangan prinsipil dengan DPRD Sulsel, kecuali masalah teknis atau uji materi.
Kondisi yang sejuk dan komunikasi yang berjalan baik antara legislatif dan eksekutif itulah, menurut dia, yang harus dipertahankan dan dijaga bersama untuk kepentingan masyarakat Sulsel.
Ia mengakui kemajuan yang diraih Sulsel tidak lepas dari persamaan komitmen dan tujuan antara pemerintah, dan DPRD agar APBD efektif dan efisien.
Gubernur menekankan bahwa permendagri harus menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisienkan dan mengefektifkan anggaran dan program.
"Saya berharap APBD terakhir (masa jabatan dua periode) ini dapat disusun dengan sangat baik dan betul. Pak Sekda, susun yang baik agar DPRD yang mengawasi dengan ketat dapat berjalan dengan `smooth". Komunikasi kita dengan DPRD sangat baik," ujarnya.