Manado (Antara Sulsel) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyediakan ruang layanan bersama untuk mempercepat dan mengefisienkan layanan perbendaharaan dan kekayaan negara di Sulawesi Utara.
"Pemerintah daerah berharap tersedianya ruang layanan bersama ini secara komprehensif menyediakan layanan yang berkaitan dengan fungsi perbendaharaan dan kekayaan negara. Mudah-mudahan dapat dimaksimalkan oleh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan publik," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw di Manado, Selasa.
Wagub saat meresmikan ruang layanan bersama itu memberikan apresiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utarat (Suluttenggomalut) yang telah menghadirkan terobosan besar dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja.
"Pemprov optimistis kehadiran ruang layanan bersama ini akan membantu masyarakat dan satuan kerja," katanya.
Ke depan, harap Wagub, dapat diinisiasi penambahan jenis layanan bersama ini misalnya di bidang perpajakan sehingga nantinya masyarakat mendapatkan berbagai layanan dari Kementerian Keuangan hanya dalam satu atap.
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Dodi Iskandar mengatakan "grand launching co -location" tahun 2017 antara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulut adalah tahapan implementasi layanan bersama dengan target mewujudkan integrasi informasi dan teknologi.
"Kami berharap para pihak dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing untuk mendukung Co-Location sebagai bagian dari reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan," ajaknya.
Diharapkan tersedianya layanan ini akan menjaga keseimbangan fiskal melalui pendapatan negara yang akuntabel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, katanya.
Sekretaris Perbendaharaan Negara Haryana menjelaskan, manfaat dan implementasj layanan bersama adalah meningkatkan sinergi antara DJPB, DJKN dan DJPPR serta Kemenkeu yang mencerminkan wajah Kementerian Keuangan di daerah.
Selain itu, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya, jelasnya.
"Proses kerja akan lebih cepat, pegawai lebih nyaman dalam bekerja serta produktivitasnya menjadi tinggi dan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai karena dibekali dengan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan jenis layanan yang diberikan," ujarnya.
Haryana berharap, layanan bersama ini dapat membawa manfaat bagi satuan kerja, pemangku kepentingan serta masyarakat umum.
"Pemerintah daerah berharap tersedianya ruang layanan bersama ini secara komprehensif menyediakan layanan yang berkaitan dengan fungsi perbendaharaan dan kekayaan negara. Mudah-mudahan dapat dimaksimalkan oleh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan publik," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw di Manado, Selasa.
Wagub saat meresmikan ruang layanan bersama itu memberikan apresiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utarat (Suluttenggomalut) yang telah menghadirkan terobosan besar dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja.
"Pemprov optimistis kehadiran ruang layanan bersama ini akan membantu masyarakat dan satuan kerja," katanya.
Ke depan, harap Wagub, dapat diinisiasi penambahan jenis layanan bersama ini misalnya di bidang perpajakan sehingga nantinya masyarakat mendapatkan berbagai layanan dari Kementerian Keuangan hanya dalam satu atap.
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Dodi Iskandar mengatakan "grand launching co -location" tahun 2017 antara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulut adalah tahapan implementasi layanan bersama dengan target mewujudkan integrasi informasi dan teknologi.
"Kami berharap para pihak dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing untuk mendukung Co-Location sebagai bagian dari reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan," ajaknya.
Diharapkan tersedianya layanan ini akan menjaga keseimbangan fiskal melalui pendapatan negara yang akuntabel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, katanya.
Sekretaris Perbendaharaan Negara Haryana menjelaskan, manfaat dan implementasj layanan bersama adalah meningkatkan sinergi antara DJPB, DJKN dan DJPPR serta Kemenkeu yang mencerminkan wajah Kementerian Keuangan di daerah.
Selain itu, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya, jelasnya.
"Proses kerja akan lebih cepat, pegawai lebih nyaman dalam bekerja serta produktivitasnya menjadi tinggi dan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai karena dibekali dengan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan jenis layanan yang diberikan," ujarnya.
Haryana berharap, layanan bersama ini dapat membawa manfaat bagi satuan kerja, pemangku kepentingan serta masyarakat umum.