Makassar (Antara Sulsel) - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulawesi Selatan intens melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Tim satgas pangan, Jumat dini hari melakukan sidak dengan dipimpin oleh Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Karawang. Tim satgas aktif melakukan sidak dan kami pun di daerah juga tetap membangun komunikasi lintas sektoral demi menjaga stabilitas stok pangan," ujar Kepala Perwakilan Daerah KPPU Sulawesi Selatan, Ramli Simanjuntak di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, komunikasi lintas sektoral yang dibangunnya baik dengan pihak Polda Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Sulsel adalah upaya antisipasi agar praktek-praktek yang memungkinkan terjadinya distabilitas pangan bisa dicegah.
Ramli mengaku, salah satu keberhasilan tim Satgas Pangan Sulsel yakni pada pertengahan Mei lalu di mana tim satgas berhasil menggagalkan upaya penjualan gula rafinasi kepada masyarakat yang oleh distributor besar di Makassar.
"Itu salah satu keberhasilan Satgas Pangan Sulsel waktu pertengahan bulan Mei kemarin. Kita bisa menggagalkan penjualan 5.300 ton gula pasir rafinasi yang harusnya untuk industri," katanya.
Selain menjaga peredaran kebutuhan pokok yang sesuai dengan peruntukannya, tim satgas juga punya kewajiban untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan tanpa harus ada permainan pengusaha dalam menimbun pangan.
Sementara itu, pada pengawasan terhadap komoditas pangan di tingkat pusat, satgas pangan di bawah koordinasi Kapolri, KPPU beserta Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan juga menggelar sidak di Karawang.
Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari upaya menghindarkan eksploitasi konsumen oleh kekuatan pasar yang menguasai jejaring distribusi beras di Indonesia.
"KPPU dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin Polri berkomitmen penuh mengawal amanah bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga pangan," ungkap Syarkawi.
Terkait industri beras, KPPU telah melakukan melakukan pemetaan jejaring distribusi, pemetaan titik simpul distribusi di mana terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat terjadi serta telah mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang menjadi penguasanya.
Menurut salah satu tenaga pengajar di Unhas Makassar itu, struktur industri beras cenderung kompetitif di tingkat petani dan pengecer, tetapi cenderung oligopoli di pusat-pusat distribusi (Midlemen).
Perlindungan petani telah dilakukan pemerintah, melalui penetapan harga dasar pembelian gabah dan harga eceran tertinggi beras. Tetapi di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi konsumen melalui kenaikan harga.
"Tim satgas pangan, Jumat dini hari melakukan sidak dengan dipimpin oleh Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Karawang. Tim satgas aktif melakukan sidak dan kami pun di daerah juga tetap membangun komunikasi lintas sektoral demi menjaga stabilitas stok pangan," ujar Kepala Perwakilan Daerah KPPU Sulawesi Selatan, Ramli Simanjuntak di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, komunikasi lintas sektoral yang dibangunnya baik dengan pihak Polda Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Sulsel adalah upaya antisipasi agar praktek-praktek yang memungkinkan terjadinya distabilitas pangan bisa dicegah.
Ramli mengaku, salah satu keberhasilan tim Satgas Pangan Sulsel yakni pada pertengahan Mei lalu di mana tim satgas berhasil menggagalkan upaya penjualan gula rafinasi kepada masyarakat yang oleh distributor besar di Makassar.
"Itu salah satu keberhasilan Satgas Pangan Sulsel waktu pertengahan bulan Mei kemarin. Kita bisa menggagalkan penjualan 5.300 ton gula pasir rafinasi yang harusnya untuk industri," katanya.
Selain menjaga peredaran kebutuhan pokok yang sesuai dengan peruntukannya, tim satgas juga punya kewajiban untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan tanpa harus ada permainan pengusaha dalam menimbun pangan.
Sementara itu, pada pengawasan terhadap komoditas pangan di tingkat pusat, satgas pangan di bawah koordinasi Kapolri, KPPU beserta Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan juga menggelar sidak di Karawang.
Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari upaya menghindarkan eksploitasi konsumen oleh kekuatan pasar yang menguasai jejaring distribusi beras di Indonesia.
"KPPU dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin Polri berkomitmen penuh mengawal amanah bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga pangan," ungkap Syarkawi.
Terkait industri beras, KPPU telah melakukan melakukan pemetaan jejaring distribusi, pemetaan titik simpul distribusi di mana terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat terjadi serta telah mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang menjadi penguasanya.
Menurut salah satu tenaga pengajar di Unhas Makassar itu, struktur industri beras cenderung kompetitif di tingkat petani dan pengecer, tetapi cenderung oligopoli di pusat-pusat distribusi (Midlemen).
Perlindungan petani telah dilakukan pemerintah, melalui penetapan harga dasar pembelian gabah dan harga eceran tertinggi beras. Tetapi di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi konsumen melalui kenaikan harga.