Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyepakati anggaran pilgub dan pilkada serentak 2018 sebesar Rp456 miliar.
"Usulan anggaran pilkada mengalami tiga kali perubahan. Pertama diusulkan sebesar Rp695 miliar, kemudian dikoreksi Rp470 miliar dan akhirnya disepakati Rp456 miliar dan telah resmi ditandatangani hari ini," kata Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief di Makassar, Senin.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan hari ini resmi melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2018 di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sulsel.
Ia menjelaskan, dari total anggaran yang disepakati itu sebesar Rp86 miliar diantaranya akan dibagikan ke 12 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.
Sedangkan untuk daerah yang tidak melaksanakan pilkada namun tetap melaksanakan Pilgub akan diserahkan sekitar Rp256 miliar. Sementara sisa dana yang ada dikelola oleh provinsi untuk logistik, bimbingan teknis (bimtek) dan lainnya.
"Insya Allah anggarannya bisa mencover seluruh kebutuhan kegiatan dari KPU Sulsel. Kita juga tentunya akan berupaya berharap ada dorongan dari Pemprov dalam partisipasi,"katanya.
Sementara terkait partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi 2018 tersebut, dirinya berharap partisipasi masyarakat bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Minimal sama dengan target nasional yakni 77,5 persen.
"Dua pelaksanaan sebelumnya mengalami penurunan. Tahun 2008 sebesar 72 persen, sedangkan tahun 2013 sebanyak 70 persen," urainya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengusulkan agar tagline atau jargon pilkada mendatang memiliki unsur lokalitas seperti Siri na Pacce.
"Hanya kita di Sulsel yang memiliki itu. Siri na Pacce itu artinya malu berbuat curang dan menzalimi orang lain," pintanya.
Selain itu, dia menekankan kepada KPU untuk mengelola anggaran Pilkada yang telah disepakati secara bijak, transparan dan akuntabel.
"Usulan anggaran pilkada mengalami tiga kali perubahan. Pertama diusulkan sebesar Rp695 miliar, kemudian dikoreksi Rp470 miliar dan akhirnya disepakati Rp456 miliar dan telah resmi ditandatangani hari ini," kata Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief di Makassar, Senin.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan hari ini resmi melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2018 di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sulsel.
Ia menjelaskan, dari total anggaran yang disepakati itu sebesar Rp86 miliar diantaranya akan dibagikan ke 12 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.
Sedangkan untuk daerah yang tidak melaksanakan pilkada namun tetap melaksanakan Pilgub akan diserahkan sekitar Rp256 miliar. Sementara sisa dana yang ada dikelola oleh provinsi untuk logistik, bimbingan teknis (bimtek) dan lainnya.
"Insya Allah anggarannya bisa mencover seluruh kebutuhan kegiatan dari KPU Sulsel. Kita juga tentunya akan berupaya berharap ada dorongan dari Pemprov dalam partisipasi,"katanya.
Sementara terkait partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi 2018 tersebut, dirinya berharap partisipasi masyarakat bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Minimal sama dengan target nasional yakni 77,5 persen.
"Dua pelaksanaan sebelumnya mengalami penurunan. Tahun 2008 sebesar 72 persen, sedangkan tahun 2013 sebanyak 70 persen," urainya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengusulkan agar tagline atau jargon pilkada mendatang memiliki unsur lokalitas seperti Siri na Pacce.
"Hanya kita di Sulsel yang memiliki itu. Siri na Pacce itu artinya malu berbuat curang dan menzalimi orang lain," pintanya.
Selain itu, dia menekankan kepada KPU untuk mengelola anggaran Pilkada yang telah disepakati secara bijak, transparan dan akuntabel.