Makassar (Antara Sulsel) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan akan menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) untuk pemenangan salah satu pasangan bakal calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar.
"Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman PPP kubu Djan Faridz dan mereka menyatakan keberpihakannya bersama kami untuk kemenangan NH-Azis," ujar Nurdin Halid saat menjamu rombongan pengurus PPP kubu Djan Faridz di kediamannya, di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, rapat koordinasi teknis yang akan digelar oleh PPP Sulsel kubu Djan Faridz ini akan menghadirkan langsung Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz.
PPP kubu Djan Faridz itu sendiri sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungannya kepada NH-Azis yang akan digunakannya pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Nurdin menyebut, dualisme kepemimpinan PPP itu juga pernah dialami oleh Partai Golkar, di mana partai tempatnya bernaung itu telah berakhir damai setelah ditengahi oleh Mahkamah Partai.
"Jadi konflik internal yang dialami PPP itu sama kondisinya yang kita alami di Golkar. Tapi mereka masih berlanjut dan kita sudah berakhir dengan damai," katanya.
Nurdin yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar itu menyebut jika secara aturan, PPP kubu Djan Faridz adalah yang sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan amar putusan peninjauan kembali (PK) tersebut.
Dalam amar putusan PK itu, MA mengembalikan konflik internal partai politik kepada mahkamah partai masing-masing di mana putusan PK Nomor 79 memperkuat kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz.
"Jadi dalam konflik ini, ada dua keputusan. Ada kubu yang sah secara hukum dan ada kubu juga yang sah secara legalitas formal. Ini berbeda karena kubu Djan itu sah secara hukum dan kubu Romy (Romuharmuzy) sah secara legalitas formal. Tapi dalam putusan PK menguatkan kubu Djan," jelasnya.
"Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman PPP kubu Djan Faridz dan mereka menyatakan keberpihakannya bersama kami untuk kemenangan NH-Azis," ujar Nurdin Halid saat menjamu rombongan pengurus PPP kubu Djan Faridz di kediamannya, di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, rapat koordinasi teknis yang akan digelar oleh PPP Sulsel kubu Djan Faridz ini akan menghadirkan langsung Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz.
PPP kubu Djan Faridz itu sendiri sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungannya kepada NH-Azis yang akan digunakannya pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Nurdin menyebut, dualisme kepemimpinan PPP itu juga pernah dialami oleh Partai Golkar, di mana partai tempatnya bernaung itu telah berakhir damai setelah ditengahi oleh Mahkamah Partai.
"Jadi konflik internal yang dialami PPP itu sama kondisinya yang kita alami di Golkar. Tapi mereka masih berlanjut dan kita sudah berakhir dengan damai," katanya.
Nurdin yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar itu menyebut jika secara aturan, PPP kubu Djan Faridz adalah yang sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan amar putusan peninjauan kembali (PK) tersebut.
Dalam amar putusan PK itu, MA mengembalikan konflik internal partai politik kepada mahkamah partai masing-masing di mana putusan PK Nomor 79 memperkuat kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz.
"Jadi dalam konflik ini, ada dua keputusan. Ada kubu yang sah secara hukum dan ada kubu juga yang sah secara legalitas formal. Ini berbeda karena kubu Djan itu sah secara hukum dan kubu Romy (Romuharmuzy) sah secara legalitas formal. Tapi dalam putusan PK menguatkan kubu Djan," jelasnya.