Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan komunikasi sektor kelapa sawit di tingkat global.
"Kita perlu perkuat diplomasi dan komunikasi di level global. Dunia internasional harus lebih fair menilai kelapa sawit," kata Joko Supriyono di hadapan sejumlah diplomat senior peserta program Sesparlu (Senior Diplomat Course) batch ke-57 di Pudiklat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu, melalui rilis yang diterima di Makassar.
Menurut dia, selain diplomat Indonesia, hadir juga diplomat senior negara sahabat.
Joko memaparkan, salah satu kampanye negatif adalah terkait isu kehutanan seperti deforestasi, keanekaragaman hayati, maupun tudingan industri sawit yang merambah lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hutan.
"Tudingan bahwa industri sawit penyebab kebakaran hutan, tidak benar sama sekali," ujarnya.
Pada Kegiatan itu, Joko menunjukkan dokumentasi dan berita bahwa kebakaran hutan juga terjadi di negara lain, baik di Amerika maupun Eropa.
Kebakaran di Amerika dan Eropa itu, menurutnya, menggambarkan negara yang selama ini sering mengatasnamakan kepentingan dunia dan menjaga lingkungan, ternyata mengalami kebakaran hutan juga.
"Saya memastikan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan," tuturnya.
Bahkan, kata Joko, sejak 2014 pemerintah mewajibkan seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Dan pemerintah saat ini sedang memperkuat ISPO agar semakin diterima di dunia internasional," pungkasnya.
Sementara itu, Dinna Wisnu Ph.D, associate professor Universitas Atmajaya, yang juga menjadi fasilitator penyelenggaraan acara ini sengaja mengundang pelaku industri sawit untuk berbagi informasi di hadapan para diplomat yang tengah mengikuti program Sesparlu.
"Andalan Indonesia kan sektor migas dan non migas. Untuk non migas yang paling tepat adalah industri kelapa sawit," ujarnya.
Dinna menjelaskan para diplomat perlu diberi wawasan tentang kelapa sawit serta bagaimana komoditas strategis Indonesia ini menghadapi berbagai tekanan global.
"Kita perlu perkuat diplomasi dan komunikasi di level global. Dunia internasional harus lebih fair menilai kelapa sawit," kata Joko Supriyono di hadapan sejumlah diplomat senior peserta program Sesparlu (Senior Diplomat Course) batch ke-57 di Pudiklat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu, melalui rilis yang diterima di Makassar.
Menurut dia, selain diplomat Indonesia, hadir juga diplomat senior negara sahabat.
Joko memaparkan, salah satu kampanye negatif adalah terkait isu kehutanan seperti deforestasi, keanekaragaman hayati, maupun tudingan industri sawit yang merambah lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hutan.
"Tudingan bahwa industri sawit penyebab kebakaran hutan, tidak benar sama sekali," ujarnya.
Pada Kegiatan itu, Joko menunjukkan dokumentasi dan berita bahwa kebakaran hutan juga terjadi di negara lain, baik di Amerika maupun Eropa.
Kebakaran di Amerika dan Eropa itu, menurutnya, menggambarkan negara yang selama ini sering mengatasnamakan kepentingan dunia dan menjaga lingkungan, ternyata mengalami kebakaran hutan juga.
"Saya memastikan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan," tuturnya.
Bahkan, kata Joko, sejak 2014 pemerintah mewajibkan seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Dan pemerintah saat ini sedang memperkuat ISPO agar semakin diterima di dunia internasional," pungkasnya.
Sementara itu, Dinna Wisnu Ph.D, associate professor Universitas Atmajaya, yang juga menjadi fasilitator penyelenggaraan acara ini sengaja mengundang pelaku industri sawit untuk berbagi informasi di hadapan para diplomat yang tengah mengikuti program Sesparlu.
"Andalan Indonesia kan sektor migas dan non migas. Untuk non migas yang paling tepat adalah industri kelapa sawit," ujarnya.
Dinna menjelaskan para diplomat perlu diberi wawasan tentang kelapa sawit serta bagaimana komoditas strategis Indonesia ini menghadapi berbagai tekanan global.