Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar berharap agar pengelolaan klinik bisnis terpadu (KBT) memiliki peranan strategis dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.
"Tentunya, kami berharap besar pada klinik bisnis terpadu ini dan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi bahkan Badan Usaha Lorong (Bulo), bisa terus meningkatkan ekonomi kerakyatan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Khadijah Iriani di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan KBT hadir sebagai wadah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas ekonominya, apalagi Pemerintah Kota Makassar terus gencar menumbuhkan ekonomi berbasis komunitas di lorong-lorong.
Ia berharap semua usaha atau industri rumahan yang berbasis lorong terus berkembang dari masa ke masa sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.
"KBT ini menjadi ruang yang akan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi UKM dan usaha masyarakat, termasuk Bulo. Untuk itu Bappeda mengkoordinir dan terus memantau pelaksanaannya," katanya.
Selain itu, kata dia, KBT juga memiliki peran sebagai pendamping dalam proses pengembangan usaha rakyat, apalagi KBT saat ini telah memperoleh kepercayaan dari pihak perbankan, sehingga dapat memberikan modal tambahan kepada pelaku usaha.
"Melalui KBT ini, masyarakat, khususnya pelaku usaha bisa bertanya apapun soal bisnis, dan juga meminta bantuan. Jadi kalau mereka punya masalah, misalnya soal permodalan kami akan arahkan dan dampingi untuk bisa mendapatkan dukungan modal usaha mereka," terangnya.
Ia juga menjelaskan pola koordinasi dengan pihak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam pengembangan aktivitas usaha masyarakat itu mengacu pada aturan main yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi di lingkup pemerintah kota tersebut.
"Tupoksi masing-masing instasi sudah jelas, begitu juga aturan mainnya sudah ada. Sekarang tinggal memaksimalkan wilayah kerja masing-masing, sehingga tidak mungkin tumpang tindih, apalagi kita juga punya RPJMD yang menjadi tolak ukur kinerja," ujarnya.
"Tentunya, kami berharap besar pada klinik bisnis terpadu ini dan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi bahkan Badan Usaha Lorong (Bulo), bisa terus meningkatkan ekonomi kerakyatan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Khadijah Iriani di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan KBT hadir sebagai wadah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas ekonominya, apalagi Pemerintah Kota Makassar terus gencar menumbuhkan ekonomi berbasis komunitas di lorong-lorong.
Ia berharap semua usaha atau industri rumahan yang berbasis lorong terus berkembang dari masa ke masa sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.
"KBT ini menjadi ruang yang akan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi UKM dan usaha masyarakat, termasuk Bulo. Untuk itu Bappeda mengkoordinir dan terus memantau pelaksanaannya," katanya.
Selain itu, kata dia, KBT juga memiliki peran sebagai pendamping dalam proses pengembangan usaha rakyat, apalagi KBT saat ini telah memperoleh kepercayaan dari pihak perbankan, sehingga dapat memberikan modal tambahan kepada pelaku usaha.
"Melalui KBT ini, masyarakat, khususnya pelaku usaha bisa bertanya apapun soal bisnis, dan juga meminta bantuan. Jadi kalau mereka punya masalah, misalnya soal permodalan kami akan arahkan dan dampingi untuk bisa mendapatkan dukungan modal usaha mereka," terangnya.
Ia juga menjelaskan pola koordinasi dengan pihak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam pengembangan aktivitas usaha masyarakat itu mengacu pada aturan main yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi di lingkup pemerintah kota tersebut.
"Tupoksi masing-masing instasi sudah jelas, begitu juga aturan mainnya sudah ada. Sekarang tinggal memaksimalkan wilayah kerja masing-masing, sehingga tidak mungkin tumpang tindih, apalagi kita juga punya RPJMD yang menjadi tolak ukur kinerja," ujarnya.