Mamuju (Antara Sulbar) - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengaku sangat kecewa, karena Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar tidak menghadiri sidang paripuran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di kantor DPRD Sulbar.
"Sidang ditunda sehari karena Gubernur Sulbar tidak hadir saat akan dilakukan penetapan RPJMD, dan tetap saja tidak hadir pada saat penetapan, jadi saya anggap Gubernur Sulbar tidak serius melaksanakan pembangunan dan hanya main-main," kata anggota DPRD Sulbar Sukri Umar di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, RPJMD sangatlah penting untuk diperhatikan karena ini dibahas hanya lima tahun sekali dan menyankut kebutuhan pembangunan 1,5 juta penduduk Sulbar dan itu adalah roh dari visi pembangunan pemerintah yang ada sekarang ini.
Menurut dia, kondisi lebih parah karena penetapan RPJMD Sulbar dianggap terlambat untuk disahkan, karena pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar lambat menyodorkan ke DPRD Sulbar untuk dibahas.
"Seharusnya enam bulan lalu RPJMD sudah ditetapkan, namun karena terlambat akhirnya agenda pembahasan KUA-PPAS, KUA-PPAS yang merupakan turunan dari RKPD, RKPD lebih dulu dibahas, padahal itu juga turunan dari RPJMD, ini kan keliru sebenarnya," katanya.
Oleh karena itu ia meminta agar Gubernur Sulbar tidak mempermainkan kebijakan pembangunan dan harus datang di DPRD Sulbar membahas pembangunan secara bersama untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyampaikan anggaran APBD pokok 2018 telah mulai dibahas di DPRD Sulbar, namun tampaknya pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harmonis melaksanakan pembangunan.
"Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni tidak dilibatkan dalam pembahasan APBD Sulbar 2018, jadi APBD tidak mencerminkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih satu paket, sekali lagi jangan main main dalam pembahasan anggaran karena ini menyankut hajat hidup orang banyak," katanya.
"Sidang ditunda sehari karena Gubernur Sulbar tidak hadir saat akan dilakukan penetapan RPJMD, dan tetap saja tidak hadir pada saat penetapan, jadi saya anggap Gubernur Sulbar tidak serius melaksanakan pembangunan dan hanya main-main," kata anggota DPRD Sulbar Sukri Umar di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, RPJMD sangatlah penting untuk diperhatikan karena ini dibahas hanya lima tahun sekali dan menyankut kebutuhan pembangunan 1,5 juta penduduk Sulbar dan itu adalah roh dari visi pembangunan pemerintah yang ada sekarang ini.
Menurut dia, kondisi lebih parah karena penetapan RPJMD Sulbar dianggap terlambat untuk disahkan, karena pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar lambat menyodorkan ke DPRD Sulbar untuk dibahas.
"Seharusnya enam bulan lalu RPJMD sudah ditetapkan, namun karena terlambat akhirnya agenda pembahasan KUA-PPAS, KUA-PPAS yang merupakan turunan dari RKPD, RKPD lebih dulu dibahas, padahal itu juga turunan dari RPJMD, ini kan keliru sebenarnya," katanya.
Oleh karena itu ia meminta agar Gubernur Sulbar tidak mempermainkan kebijakan pembangunan dan harus datang di DPRD Sulbar membahas pembangunan secara bersama untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyampaikan anggaran APBD pokok 2018 telah mulai dibahas di DPRD Sulbar, namun tampaknya pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harmonis melaksanakan pembangunan.
"Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni tidak dilibatkan dalam pembahasan APBD Sulbar 2018, jadi APBD tidak mencerminkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih satu paket, sekali lagi jangan main main dalam pembahasan anggaran karena ini menyankut hajat hidup orang banyak," katanya.