Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Marni Misnur mengatakan serapan APBN Perubahan (APBN-P) Sulsel belum optimal.
"Data kami, hingga 18 Desember 2017 penyerapan anggaran baru 80,31 persen," kata Marni Misnur usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sulsel 2018 di Makassar, Senin.
Ini berarti dari pagu anggaran Rp18,55 triliun, yang sudah terserap baru mencapai 14,9 triliun atau masih tersisa. Rp3,65 triliun. "Jika kita berhitung sesuai target penyerapan di triwulan IV harus mencapai 90 persen, ini berarti dalam kurun waktu tujuh hari ke depan harus terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp1,8 triliun," jelas Marni.
Ia menjelaskan, salah satu pos anggaran dengan sisa anggaran yang sangat besar adalah anggaran Bendungan Karangloe Gowa sebesar Rp294 miliar di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ). "Penyerapan anggarannya terkendala karena masalah pembebasan lahan," ujarnya.
Marni juga menyebutkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) paling lambat tanggal 21 Desember dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat tanggal 28 Desember. "Kami siap melayani pencairan bahkan sampai lembur," ucapnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui persoalan lambannya serapan anggaran berada di lembaga vertikal baik kementerian/lembaga. Untuk lingkup Pemprov Sulsel sendiri sudah mencapai target. "Kalau untuk Pemprov Sulsel bisa di atas 90 persen, tetapi ada sektor lain seperti Sukhoi yang masuk APBN," kata Syahrul.
"Data kami, hingga 18 Desember 2017 penyerapan anggaran baru 80,31 persen," kata Marni Misnur usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sulsel 2018 di Makassar, Senin.
Ini berarti dari pagu anggaran Rp18,55 triliun, yang sudah terserap baru mencapai 14,9 triliun atau masih tersisa. Rp3,65 triliun. "Jika kita berhitung sesuai target penyerapan di triwulan IV harus mencapai 90 persen, ini berarti dalam kurun waktu tujuh hari ke depan harus terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp1,8 triliun," jelas Marni.
Ia menjelaskan, salah satu pos anggaran dengan sisa anggaran yang sangat besar adalah anggaran Bendungan Karangloe Gowa sebesar Rp294 miliar di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ). "Penyerapan anggarannya terkendala karena masalah pembebasan lahan," ujarnya.
Marni juga menyebutkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) paling lambat tanggal 21 Desember dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat tanggal 28 Desember. "Kami siap melayani pencairan bahkan sampai lembur," ucapnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui persoalan lambannya serapan anggaran berada di lembaga vertikal baik kementerian/lembaga. Untuk lingkup Pemprov Sulsel sendiri sudah mencapai target. "Kalau untuk Pemprov Sulsel bisa di atas 90 persen, tetapi ada sektor lain seperti Sukhoi yang masuk APBN," kata Syahrul.