Sungguminasa (Antaranews Sulsel) - Menteri Sosial Idrus Marham mendorong penerapan Sistem Keuangan Inklusif (SKI) pada Bantuan Sosial (Bansos) nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memberikan edukasi yang baik sekaligus belajar menabung.
"Ada penambahan jumlah KPM pada Program Keluarga Harapan dari 6 juta penerima menjadi 10 juta. Artinya, Perbankan Himbara akan mendapatkan empat juta nasabah baru tahun ini, ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi," kata Idrus, di Kabupaten, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis.
Selain itu, Bansos nontunai diharapkan efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yg telah ditetapkan melalui Perpres 82 Tahun 2016.
Dirinya, menjelaskan dengan mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses Kredit UKM.
"Jadi kita mesti sistem ini akan mengajari KPM ini menabung. Buat kepentingan mereka dimasa depan nanti," jelas mantan Sekjen Partai Golkar ini.
Mensos menambahkan skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Baca juga : Mensos : Februari bulan tuntas bansos
"Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi," tambah Idrus.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai.
Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.
"KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Disini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus menerus," papar Harry.
Berdasarkan data sebanyak 10 juta KPM PKH dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2018. Untuk penerima Rastra secara bertahap sd 10 juta akan dialihkan menjadi penerima BPNT.
Harry menambahkan secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp4,75 triliun terbagi kepada 9,5 juta KPM tersebar di 34 Provinsi dan 514 kabupaten kota.
Sedangkan sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Kepualauan Maluku.
Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun ini Kemensos menggelontorkan Bansos PKH senilai Rp589,7 miliar terbagi 311.997 KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa mendapatkan Rp48,3 miliar rupiah untuk 25.578 KPM. Untuk Bansos Pangan Rastra, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Rp393,4 miliar rupiah untuk 405.860 KPM.
Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai, merupakan transformasi dari bansos pangan rastra dimana jumlah penerima untuk Provinsi Sulsel sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM telah mendapatkan bantuan senilai Rp197.03 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa sebanyak 32.591 KPM telah mendapatkan BPNT dengan nilai Rp21,5 miliar.
"Ada penambahan jumlah KPM pada Program Keluarga Harapan dari 6 juta penerima menjadi 10 juta. Artinya, Perbankan Himbara akan mendapatkan empat juta nasabah baru tahun ini, ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi," kata Idrus, di Kabupaten, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis.
Selain itu, Bansos nontunai diharapkan efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yg telah ditetapkan melalui Perpres 82 Tahun 2016.
Dirinya, menjelaskan dengan mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses Kredit UKM.
"Jadi kita mesti sistem ini akan mengajari KPM ini menabung. Buat kepentingan mereka dimasa depan nanti," jelas mantan Sekjen Partai Golkar ini.
Mensos menambahkan skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Baca juga : Mensos : Februari bulan tuntas bansos
"Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi," tambah Idrus.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai.
Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.
"KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Disini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus menerus," papar Harry.
Berdasarkan data sebanyak 10 juta KPM PKH dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2018. Untuk penerima Rastra secara bertahap sd 10 juta akan dialihkan menjadi penerima BPNT.
Harry menambahkan secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp4,75 triliun terbagi kepada 9,5 juta KPM tersebar di 34 Provinsi dan 514 kabupaten kota.
Sedangkan sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Kepualauan Maluku.
Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun ini Kemensos menggelontorkan Bansos PKH senilai Rp589,7 miliar terbagi 311.997 KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa mendapatkan Rp48,3 miliar rupiah untuk 25.578 KPM. Untuk Bansos Pangan Rastra, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Rp393,4 miliar rupiah untuk 405.860 KPM.
Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai, merupakan transformasi dari bansos pangan rastra dimana jumlah penerima untuk Provinsi Sulsel sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM telah mendapatkan bantuan senilai Rp197.03 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa sebanyak 32.591 KPM telah mendapatkan BPNT dengan nilai Rp21,5 miliar.