Mamuju (Antaranews Sulbar) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar menyatakan, pertumbuhan ekonomi Sulbar setiap tahun terus mengalami peningkatan dan hingga 2017 mencapai 6,67 persen atau berada di atas pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,19 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami peningkatan disebabkan iklim investasi di daerah, serta semakin pesatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang seperti, perkebunan, pertanian dan pertambangan jasa industri, dan yang paling utama adalah membaiknya infrastruktur dan konektivitas antarwilayah," kata Enny di Mamuju, Jumat.
Terkait penduduk miskin, kata Enny, di Sulawesi Barat kinerja dalam pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2016, lanjut Wagub, penduduk miskin di Sulbar sebesar 19,30 persen, dapat diturunkan menjadi 11,18 persen pada tahun 2017.
"Meskipun masih diatas rata-rata nasional, yakni sebesar 10,12 persen, sedang Indeks Gini Rasio pada tahun 2014 mengalami perbaikan dari 0,38 persen menjadi 0,34 persen di tahun 2017 dan merupakan terendah di regional Sulawesi," ucapnya.
Sementara, angka pengangguran berhasil diturunkan dari 4,10 persen di tahun 2010 menjadi 3,21 persen pada 2017, dan berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,50 persen.
"Sedang dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, di Sulawesi Barat sudah cukup baik, yang diindikasikan dengan selalu meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), dimana pada tahun 2010 sebesar 59,74 persen, meningkat menjadi 63,60 persen pada tahun 2016," terang Enny.
Sedangkan pembangunan infrastruktur, kata Enny, difokuskan pada infrastruktur jalan, perhubungan dan kelistrikan.
"Pada 2017 kondisi jalan provinsi dengan panjang 349,67 kilometer dari jumlah tersebut terdapat 31 persen dalam kondisi mantap, dan 69 persen dalam kondisi tidak mantap. Target tingkat kemantapan jalan provinsi pada tahun 2022 di akhir periode RPJM sebesar 96,20 persen, sedang terkait kelistrikan melalui indikator rasio elektrifikasi yang pada tahun 2016 sebesar 86 persen ditargetkan menjadi 96 persen pada tahun 2022," jelas Enny.
Ia mengatakan subsektor tanaman pangan di Sulbar juga terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2011 dengan produksi sebesar 365,648 ton menjadi 548,536 ton pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata 8,64 persen per tahun dan menjadikan daerah itu daerah surplus beras.
Sementara untuk jagung pada 2011 dari 82,994 ton meningkat menjadi 284,213 ton atau sebesar 281,67 persen pada 2016.
Demikian juga dengan tanaman kedelai, kata dia, juga mengalami peningkatan dari 2,433 ton di tahun 2011 menjadi 6,480 ton di tahun 2016 dengan peningkatan rata-rata 53,35 persen per tahun.
Wagub menyampaikan, permasalahan khusus tanaman jagung adalah harga jagung di tingkat petani masih sering berfluktuatif, belum adanya lahan yang dikhususkan untuk pengembangannya yang mana saat ini masih digilirkan dengan tanaman lainnya.
Permasalahan lainnya, lanjut dia, terbatasnya permodalan bagi petani dan masih bergantung pada bantuan pemerintah, ketersediaan sarana panen dan pasca panen yang masih sangat terbatas, dan adapun anggaran APBN yang digunakan dalam pengembangan tanaman jagung yakni sebesar Rp53 miliar untuk luas lahan sekitar 70 ribu hektare pada 2017.
"Tahun ini, Dirjen Perkebunan memberikan target untuk Sulawesi Barat yakni 300 ribu hektare untuk tanaman jagung, 200 ribu hektare untuk kedelai dan 100 ribu hektare untuk tanaman padi," kata Enny.
"Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami peningkatan disebabkan iklim investasi di daerah, serta semakin pesatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang seperti, perkebunan, pertanian dan pertambangan jasa industri, dan yang paling utama adalah membaiknya infrastruktur dan konektivitas antarwilayah," kata Enny di Mamuju, Jumat.
Terkait penduduk miskin, kata Enny, di Sulawesi Barat kinerja dalam pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2016, lanjut Wagub, penduduk miskin di Sulbar sebesar 19,30 persen, dapat diturunkan menjadi 11,18 persen pada tahun 2017.
"Meskipun masih diatas rata-rata nasional, yakni sebesar 10,12 persen, sedang Indeks Gini Rasio pada tahun 2014 mengalami perbaikan dari 0,38 persen menjadi 0,34 persen di tahun 2017 dan merupakan terendah di regional Sulawesi," ucapnya.
Sementara, angka pengangguran berhasil diturunkan dari 4,10 persen di tahun 2010 menjadi 3,21 persen pada 2017, dan berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,50 persen.
"Sedang dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, di Sulawesi Barat sudah cukup baik, yang diindikasikan dengan selalu meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), dimana pada tahun 2010 sebesar 59,74 persen, meningkat menjadi 63,60 persen pada tahun 2016," terang Enny.
Sedangkan pembangunan infrastruktur, kata Enny, difokuskan pada infrastruktur jalan, perhubungan dan kelistrikan.
"Pada 2017 kondisi jalan provinsi dengan panjang 349,67 kilometer dari jumlah tersebut terdapat 31 persen dalam kondisi mantap, dan 69 persen dalam kondisi tidak mantap. Target tingkat kemantapan jalan provinsi pada tahun 2022 di akhir periode RPJM sebesar 96,20 persen, sedang terkait kelistrikan melalui indikator rasio elektrifikasi yang pada tahun 2016 sebesar 86 persen ditargetkan menjadi 96 persen pada tahun 2022," jelas Enny.
Ia mengatakan subsektor tanaman pangan di Sulbar juga terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2011 dengan produksi sebesar 365,648 ton menjadi 548,536 ton pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata 8,64 persen per tahun dan menjadikan daerah itu daerah surplus beras.
Sementara untuk jagung pada 2011 dari 82,994 ton meningkat menjadi 284,213 ton atau sebesar 281,67 persen pada 2016.
Demikian juga dengan tanaman kedelai, kata dia, juga mengalami peningkatan dari 2,433 ton di tahun 2011 menjadi 6,480 ton di tahun 2016 dengan peningkatan rata-rata 53,35 persen per tahun.
Wagub menyampaikan, permasalahan khusus tanaman jagung adalah harga jagung di tingkat petani masih sering berfluktuatif, belum adanya lahan yang dikhususkan untuk pengembangannya yang mana saat ini masih digilirkan dengan tanaman lainnya.
Permasalahan lainnya, lanjut dia, terbatasnya permodalan bagi petani dan masih bergantung pada bantuan pemerintah, ketersediaan sarana panen dan pasca panen yang masih sangat terbatas, dan adapun anggaran APBN yang digunakan dalam pengembangan tanaman jagung yakni sebesar Rp53 miliar untuk luas lahan sekitar 70 ribu hektare pada 2017.
"Tahun ini, Dirjen Perkebunan memberikan target untuk Sulawesi Barat yakni 300 ribu hektare untuk tanaman jagung, 200 ribu hektare untuk kedelai dan 100 ribu hektare untuk tanaman padi," kata Enny.