Makassar (Antaranews Sulsel) - Capaian program Perhutanan Sosial di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Februari 2018 masih sangat minim.
"Hingga Februari 2018, yang tercapai baru 31,9 ribu hektare dari target 295,6 ribu hektare pada tahun 2019 mendatang," kata Koordinator Koalisi Civil Society Organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial Sulsel Syamsudin Awing usai menemui Gubernur Sulsel, di Makassar, Rabu.
Ini berarti, kata dia, baru sekitar 10 persen dari target tersebut yang telah terpenuhi. Sejumlah kendala, lanjutnya, menghambat progres perhutanan sosial ini.
Salah satu kendala terbesar, lanjut dia, karena kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial belum berjalan secara optimal, padahal pokja ini berfungsi melakukan verifikasi terhadap usulan wilayah kelola perhutanan sosial.
Terkait pembentukan pokja ini, pihaknya berharap Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo segera menandatangani SK Pokja agar pelaksanaan program ini, dapat segera dipercepat.
"Kami diskusikan agar pokja cepat ditandatangani, dan apakah memungkinkan menyusun Pergub terkait Perhutanan Sosial ini," kata dia.
Ketua Lembaga Lestari Hijau Celebes Musmahendra menambahkan dukungan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo penting untuk memberikan ruang kebijakan, lokasi, dan anggaran bagi program ini.
"Selama ini anggaran berasal dari pemerintah pusat, kita harapkan nanti akan ada `cost sharing` dengan pemerintah daerah, dan dengan pembentukan pokja tentu akan ada konsekuensi anggaran," tuturnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyambut baik upaya mempercepat program perhutanan sosial ini. Syahrul meminta dinas terkait untuk segera memfasilitasi pembentukan pokja yang dibutuhkan.
"Hingga Februari 2018, yang tercapai baru 31,9 ribu hektare dari target 295,6 ribu hektare pada tahun 2019 mendatang," kata Koordinator Koalisi Civil Society Organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial Sulsel Syamsudin Awing usai menemui Gubernur Sulsel, di Makassar, Rabu.
Ini berarti, kata dia, baru sekitar 10 persen dari target tersebut yang telah terpenuhi. Sejumlah kendala, lanjutnya, menghambat progres perhutanan sosial ini.
Salah satu kendala terbesar, lanjut dia, karena kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial belum berjalan secara optimal, padahal pokja ini berfungsi melakukan verifikasi terhadap usulan wilayah kelola perhutanan sosial.
Terkait pembentukan pokja ini, pihaknya berharap Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo segera menandatangani SK Pokja agar pelaksanaan program ini, dapat segera dipercepat.
"Kami diskusikan agar pokja cepat ditandatangani, dan apakah memungkinkan menyusun Pergub terkait Perhutanan Sosial ini," kata dia.
Ketua Lembaga Lestari Hijau Celebes Musmahendra menambahkan dukungan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo penting untuk memberikan ruang kebijakan, lokasi, dan anggaran bagi program ini.
"Selama ini anggaran berasal dari pemerintah pusat, kita harapkan nanti akan ada `cost sharing` dengan pemerintah daerah, dan dengan pembentukan pokja tentu akan ada konsekuensi anggaran," tuturnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyambut baik upaya mempercepat program perhutanan sosial ini. Syahrul meminta dinas terkait untuk segera memfasilitasi pembentukan pokja yang dibutuhkan.