Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada 2019 akan memprioritaskan arah pembangunan pada peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
"Arah pembangunan Kabupaten Mamuju pada 2019 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah kemudian reformasi birokrasi, lalu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan pertanian serta peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappepan) Mamuju H Muh Syahrir.
Penegasan itu disampaikan Muh Syahrir saat memaparkan hasil rekapitulasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan pada Musrenbang tingkat kabupaten yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, total usulan pada musrenbang kecamatan tahun 2018 tersebut mencapai 320 kegiatan yang tersebar pada 23 OPD.
Permintaan terbanyak, lanjutnya, yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada pada urutan pertama dengan permintaan mencapai 149 kegiatan atau sekitar 47 persen disusul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan jumlah 38 kegiatan atau sebesar 12 persen, kemudian ketiga Dinas Pertanian dan Peternakan dengan 31 kegiatan atau berkisar 10 persen.
Dari 320 kegiatan tersebut, 255 kegiatan berbentuk fisik dan 65 kegiatan nonfisik.
"Kalau dilihat, kegiatan fisik lebih dominan. Ini yang mesti diperhatikan yaitu perubahan pola pikir bahwa permasalahan daerah bukan hanya fisik tapi juga nonfisik seperti mengatasi stunting, gizi buruk dan pernikahan anak," terang Muh Syahrir.
Ia juga menyampaikan bahwa permintaan usulan terhadap Dinas Kesehatan kini menurun dibanding tahun 2017.
Pada tahun sebelumnya, lanjut dia, Dinas Kesehatan berada di urutan ketiga permintaan terbanyak dan tahun ini berada pada urutan kelima dengan jumlah 21 kegiatan atau 6,56 persen.
"Tahun ini usulan Dinas Kesehatan berada di urutan kelima dimana pada tahun lalu berada pada urutan tiga. Peningkatan itu kemungkinan disebabkan oleh intervensi kami terhadap fasilitas kesehatan yang mulai dirasakan oleh masyarakat," kata Syahrir.
Sementara itu, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengingatkan agar dalam menyusun RKPD tahun 2019, tetap merujuk pada janji politiknya bersama Wakil Bupati, juga melalui pendekatan teknokrat yaitu menampung aspirasi yang sifatnya "bottom up" atau dari bawah ke atas, yakni dari desa dan kecamatan lalu yang bersifat "top down" yakni dari rencana kerja (Renja) OPD.
"Demikian juga terhadap program yang bersifat `top down` kami sudah melakukan forum OPD yang kami himpun prioritas-prioritas dari OPD. Tentu semua adalah rujukannya bagaimana mencapai RPJMD kita untuk target 2019 akan datang," terang Habsi Wahid.
Bupati mengatakan, musrenbang tingkat kabupaten tujuannya adalah menajamkan program-program prioritas yang akan disusun dalam RKPD tahun 2019.
Ia juga menyampaikan agar dalam menyusun program tidak terlepas dari lima program utama Pemerintah Kabupaten Mamuju yakni pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan, kemandirian ekonomi, penerapan prinsip "good and clean governance" dan mewujudkan Mamuju sebagai daerah terbuka, ramah, aman dan beriman. Juga agar tetap menyinkronkan dengan program prioiritas Provinsi Sulawesi Barat dan program nasional.
"Arah pembangunan Kabupaten Mamuju pada 2019 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah kemudian reformasi birokrasi, lalu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan pertanian serta peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappepan) Mamuju H Muh Syahrir.
Penegasan itu disampaikan Muh Syahrir saat memaparkan hasil rekapitulasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan pada Musrenbang tingkat kabupaten yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, total usulan pada musrenbang kecamatan tahun 2018 tersebut mencapai 320 kegiatan yang tersebar pada 23 OPD.
Permintaan terbanyak, lanjutnya, yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada pada urutan pertama dengan permintaan mencapai 149 kegiatan atau sekitar 47 persen disusul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan jumlah 38 kegiatan atau sebesar 12 persen, kemudian ketiga Dinas Pertanian dan Peternakan dengan 31 kegiatan atau berkisar 10 persen.
Dari 320 kegiatan tersebut, 255 kegiatan berbentuk fisik dan 65 kegiatan nonfisik.
"Kalau dilihat, kegiatan fisik lebih dominan. Ini yang mesti diperhatikan yaitu perubahan pola pikir bahwa permasalahan daerah bukan hanya fisik tapi juga nonfisik seperti mengatasi stunting, gizi buruk dan pernikahan anak," terang Muh Syahrir.
Ia juga menyampaikan bahwa permintaan usulan terhadap Dinas Kesehatan kini menurun dibanding tahun 2017.
Pada tahun sebelumnya, lanjut dia, Dinas Kesehatan berada di urutan ketiga permintaan terbanyak dan tahun ini berada pada urutan kelima dengan jumlah 21 kegiatan atau 6,56 persen.
"Tahun ini usulan Dinas Kesehatan berada di urutan kelima dimana pada tahun lalu berada pada urutan tiga. Peningkatan itu kemungkinan disebabkan oleh intervensi kami terhadap fasilitas kesehatan yang mulai dirasakan oleh masyarakat," kata Syahrir.
Sementara itu, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengingatkan agar dalam menyusun RKPD tahun 2019, tetap merujuk pada janji politiknya bersama Wakil Bupati, juga melalui pendekatan teknokrat yaitu menampung aspirasi yang sifatnya "bottom up" atau dari bawah ke atas, yakni dari desa dan kecamatan lalu yang bersifat "top down" yakni dari rencana kerja (Renja) OPD.
"Demikian juga terhadap program yang bersifat `top down` kami sudah melakukan forum OPD yang kami himpun prioritas-prioritas dari OPD. Tentu semua adalah rujukannya bagaimana mencapai RPJMD kita untuk target 2019 akan datang," terang Habsi Wahid.
Bupati mengatakan, musrenbang tingkat kabupaten tujuannya adalah menajamkan program-program prioritas yang akan disusun dalam RKPD tahun 2019.
Ia juga menyampaikan agar dalam menyusun program tidak terlepas dari lima program utama Pemerintah Kabupaten Mamuju yakni pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan, kemandirian ekonomi, penerapan prinsip "good and clean governance" dan mewujudkan Mamuju sebagai daerah terbuka, ramah, aman dan beriman. Juga agar tetap menyinkronkan dengan program prioiritas Provinsi Sulawesi Barat dan program nasional.