Gowa (Antaranews Sulsel) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Maliki Heru Santosa menyatakan jika Kabupaten Gowa termasuk yang terbaik dalam tata kelola keuangannya dengan berbasis aplikasi Siskuedes dan pantas menjadi percontohan.
"Kabupaten Gowa menjadi salah satu dari 14 kabupaten di Indonesia yang patut dijadikan percontohan terkait tata kelola keuangannya yang berbasis aplikasi Siskuedes," ujar Maliki Heru Santoso di Gowa, Senin.
Pada lokakarya evaluasi implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa itu, ia mengatakan, aplikasi Siskeudes di Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari 14 Kabupaten di Indonesia yang menjadi perbincangan dan melaksanakan secara konsisten dengan pemenuhan 121 Desa.
Karenanya, dirinya mendorong upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem tata kelola keuangannya itu agar bisa menjadi yang terbaik.
"Sejak dicanangkannya aplikasi ini, Gowa sangat aktif dalam bersosialisasi dan pada tahun 2016 lalu telah digunakan secara serentak pada 121 desa, maka dari itu Gowa ini masuk di salah satu 14 kabupaten di Indonesia yang patut dijadikan percontohan tentang tata kelola keuangan desa," ungkapnya.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL mengungkapkan, kegiatan workshop ini dilakukan untuk merefresh apa yang telah dilakukannya pada 2016.
"Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyempurnakan apa yang telah ada dan yang terpenting memberikan pemahaman lagi kepada para camat, dan kepala desa beserta jajarannya tentang penggunaan aplikasi ini," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya membeberkan dalam waktu dekat, dana desa akan dinaikkan hingga Rp120 triliun, sehingga butuh pengawasan yang sangat ketat.
"Dana desa akan naik Rp120 triliun dan itu 10 persen dari APBD jadi jika di hitung setiap desa nantinya akan mendapatkan rata-rata Rp2 miliar," beber Adnan.
Kendati demikian, Adnan berharap dengan adanya sistem aplikasi ini tidak ditemukannya kepala desa terkena masalah hukum karena ini akan sangat transparan.
"Satu harapan besar saya, semoga tidak ada kepala desa yg kena persoalan hukum dan karena inilah workshop dilaksanakan agar bagaimana para Kades dan jajarannya memahami betul sistem aplikasi yang akuntabel dan transparan itu," harapnya.
"Kabupaten Gowa menjadi salah satu dari 14 kabupaten di Indonesia yang patut dijadikan percontohan terkait tata kelola keuangannya yang berbasis aplikasi Siskuedes," ujar Maliki Heru Santoso di Gowa, Senin.
Pada lokakarya evaluasi implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa itu, ia mengatakan, aplikasi Siskeudes di Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari 14 Kabupaten di Indonesia yang menjadi perbincangan dan melaksanakan secara konsisten dengan pemenuhan 121 Desa.
Karenanya, dirinya mendorong upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem tata kelola keuangannya itu agar bisa menjadi yang terbaik.
"Sejak dicanangkannya aplikasi ini, Gowa sangat aktif dalam bersosialisasi dan pada tahun 2016 lalu telah digunakan secara serentak pada 121 desa, maka dari itu Gowa ini masuk di salah satu 14 kabupaten di Indonesia yang patut dijadikan percontohan tentang tata kelola keuangan desa," ungkapnya.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL mengungkapkan, kegiatan workshop ini dilakukan untuk merefresh apa yang telah dilakukannya pada 2016.
"Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyempurnakan apa yang telah ada dan yang terpenting memberikan pemahaman lagi kepada para camat, dan kepala desa beserta jajarannya tentang penggunaan aplikasi ini," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya membeberkan dalam waktu dekat, dana desa akan dinaikkan hingga Rp120 triliun, sehingga butuh pengawasan yang sangat ketat.
"Dana desa akan naik Rp120 triliun dan itu 10 persen dari APBD jadi jika di hitung setiap desa nantinya akan mendapatkan rata-rata Rp2 miliar," beber Adnan.
Kendati demikian, Adnan berharap dengan adanya sistem aplikasi ini tidak ditemukannya kepala desa terkena masalah hukum karena ini akan sangat transparan.
"Satu harapan besar saya, semoga tidak ada kepala desa yg kena persoalan hukum dan karena inilah workshop dilaksanakan agar bagaimana para Kades dan jajarannya memahami betul sistem aplikasi yang akuntabel dan transparan itu," harapnya.