Mamuju (Antaranews Sulsel) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju bersama masyarakat menggelar demo di kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Mamuju.
Massa PMII bersama masyarakat korban banjir sebelumnya melakukan aksi di persimpangan Simbuang Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, sebelum menuju kantor DPRD Mamuju, selasa.
Mahasiswa tersebut mendesak agar pemerintah dan DPRD Mamuju segera serius untuk menangani buruknya sistem drainase perkotaan yang mengakibatkan genangan air di hampir semua sudut Ibu Kota Mamuju.
"Tindaki yang melanggar IMB, dan melanggar PP NO 38/2011 tentang 10-20 meter dari sungai dilarang untuk dibangun karena miik negara dan menindak oknum yang membangun seperti Hotel berkah," kata korlap PMII Irwan Ade Syaputra.
Ia juga meminta agar secepatnya bronjong dan normalisasi sungai Mamuju sereta mendesak agar penanaman sawit di Kota Mamuju karena berdampak lingkungan dihentikan.
"Sawit harus lansung ditebang di kota Mamuju, bersihkan sampah di aliran drainase, kanal besar, muara sungai "Mamuju Mapaccing" harus terwujud, jangan hanya selogan pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, banjir di Mamuju akibat meluapnya sungai di Kelurahan Karema dan Simboro bersamaan air pasangbanjir bandang di kecamatan Mamuju dan Simboro) pada 22 Mei 2018 banjir itu berdampak pada 1.089kk dan 3.267 jiwa serta merendam 1.089 unit rumah sedangkan terjadi pengungsian di kantor Polres Mamuju sebanyak 120 jiwa, Dinsos Kabupaten Mamuju 19 kk 63 Jiwa dan selebihnya masih bertahan di posko pengunsian.
"Kami berharap agar korban banjir diurus pemerintah dan diberikan bantuan karena sampai hari ini bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat sebesar Rp250 juta belum diterima para korban banjir untuk membenahi pemukimannya," katanya.
Menannggapi itu Ketua DPRD Mamuju Suraida Suhardi berjanji segera akan memanggil pemerintah di Mamuju untuk membahas penanganan pasca banjir.
Sementara itu wakil Bupati Mamuju Irwan Pababari mengatakan pihaknya sasaran sementara mendata korban banjir untuk diberikan bantuan dan bantuan akan disalurkan untuk penguatan posko pengunsi banjir seperti pemenuhan komsumsi sampai membangun pemukimannya meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju belum menerima bantuan pemerintah pusat.
Massa PMII bersama masyarakat korban banjir sebelumnya melakukan aksi di persimpangan Simbuang Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, sebelum menuju kantor DPRD Mamuju, selasa.
Mahasiswa tersebut mendesak agar pemerintah dan DPRD Mamuju segera serius untuk menangani buruknya sistem drainase perkotaan yang mengakibatkan genangan air di hampir semua sudut Ibu Kota Mamuju.
"Tindaki yang melanggar IMB, dan melanggar PP NO 38/2011 tentang 10-20 meter dari sungai dilarang untuk dibangun karena miik negara dan menindak oknum yang membangun seperti Hotel berkah," kata korlap PMII Irwan Ade Syaputra.
Ia juga meminta agar secepatnya bronjong dan normalisasi sungai Mamuju sereta mendesak agar penanaman sawit di Kota Mamuju karena berdampak lingkungan dihentikan.
"Sawit harus lansung ditebang di kota Mamuju, bersihkan sampah di aliran drainase, kanal besar, muara sungai "Mamuju Mapaccing" harus terwujud, jangan hanya selogan pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, banjir di Mamuju akibat meluapnya sungai di Kelurahan Karema dan Simboro bersamaan air pasangbanjir bandang di kecamatan Mamuju dan Simboro) pada 22 Mei 2018 banjir itu berdampak pada 1.089kk dan 3.267 jiwa serta merendam 1.089 unit rumah sedangkan terjadi pengungsian di kantor Polres Mamuju sebanyak 120 jiwa, Dinsos Kabupaten Mamuju 19 kk 63 Jiwa dan selebihnya masih bertahan di posko pengunsian.
"Kami berharap agar korban banjir diurus pemerintah dan diberikan bantuan karena sampai hari ini bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat sebesar Rp250 juta belum diterima para korban banjir untuk membenahi pemukimannya," katanya.
Menannggapi itu Ketua DPRD Mamuju Suraida Suhardi berjanji segera akan memanggil pemerintah di Mamuju untuk membahas penanganan pasca banjir.
Sementara itu wakil Bupati Mamuju Irwan Pababari mengatakan pihaknya sasaran sementara mendata korban banjir untuk diberikan bantuan dan bantuan akan disalurkan untuk penguatan posko pengunsi banjir seperti pemenuhan komsumsi sampai membangun pemukimannya meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju belum menerima bantuan pemerintah pusat.