Makassar (Antaranews Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah melayangkan surat pemanggilan terhadap lembaga kemanusiaan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terkait nasib pengungsi muslim Rohingya.
"Kita panggil untuk menjelaskan mengapa sampai hari ini para pengungsi muslim Rohingya ini belum di pindahkan ke negara ketiga untuk mencari suaka, sebenarnya apa masalahnya," tutur Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Rabu.
Menurut dia, UNHCR selaku lembaga sekaligus penanggungjawab terhadap Warga Negara Asing yang mencari suaka atau tempat tinggal di negara ketiga, namun sudah lebih dari delapan tahun pengungsi Rohingya belum mendapatkan kepastian.
Selain itu berdasarkan informasi diterima dari para pengungsi tersebut, masih dibawah pengawasan ketat Keimigrasian dan dilarang berkeliaran apalagi keluar malam, sehingga pergerakan mereka dibatasi.
"Para pengungsi ini berharap segera keluar dari Indonesia dan mendapat tempat tinggal di negara lain, sebab mereka juga butuh kebebasan disana untuk melanjutkan hidupnya secara normal. Nah ini yang akan dibicarakan nanti," beber adik kandung Nurdin Halid ini.
Tidak sampai disitu saja, hampir semua pengungsi muslim Rohingya ini yang sudah tinggal tahunan di Sulsel, telah mahir berbahasa Indonesia, bahkan mereka juga mengawini orang lokal setempat.
Untuk itu, Komisi E membidangi kemasyarakatan tidak hanya memanggil UNHCR juga imigrasi sebagai pengawasan dan pihak terkait lainnya dalam memecahkan masalah ini.
Mengenai dengan tempat tinggal mereka, lanjut mantan Ketua PSSI Sulsel ini menyebutkan, ada 28 tempat penampungan mereka di wilayah Makassar, hanya saja baru dua yang bisa dikunjungi untuk melihat langsung kondisi disana.
"Kita hanya mendatangi dua lokasi saja. Kedua tempat pengungsian warga Rohingya terletak di jalan Bonerate Kecamatan Wajo dan jalan Mappaoddang. Tempatnya bagus ber-AC, dan saya kira ini layak untuk ditempati. Bukan hanya warga Rohingya di pengungsian, tapi ada warga negara lain dari Iraq dan Afganistan," ucapnya.
Sebelumnya, puluhan warga muslim Rohingya mendatangi kantor DPRD Sulsel untuk meminta perlindungan dan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi pasca meninggalkan kampung halamannya di Myanmar akibat agresi pemerintahan dan militer disana.
"Kita panggil untuk menjelaskan mengapa sampai hari ini para pengungsi muslim Rohingya ini belum di pindahkan ke negara ketiga untuk mencari suaka, sebenarnya apa masalahnya," tutur Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Rabu.
Menurut dia, UNHCR selaku lembaga sekaligus penanggungjawab terhadap Warga Negara Asing yang mencari suaka atau tempat tinggal di negara ketiga, namun sudah lebih dari delapan tahun pengungsi Rohingya belum mendapatkan kepastian.
Selain itu berdasarkan informasi diterima dari para pengungsi tersebut, masih dibawah pengawasan ketat Keimigrasian dan dilarang berkeliaran apalagi keluar malam, sehingga pergerakan mereka dibatasi.
"Para pengungsi ini berharap segera keluar dari Indonesia dan mendapat tempat tinggal di negara lain, sebab mereka juga butuh kebebasan disana untuk melanjutkan hidupnya secara normal. Nah ini yang akan dibicarakan nanti," beber adik kandung Nurdin Halid ini.
Tidak sampai disitu saja, hampir semua pengungsi muslim Rohingya ini yang sudah tinggal tahunan di Sulsel, telah mahir berbahasa Indonesia, bahkan mereka juga mengawini orang lokal setempat.
Untuk itu, Komisi E membidangi kemasyarakatan tidak hanya memanggil UNHCR juga imigrasi sebagai pengawasan dan pihak terkait lainnya dalam memecahkan masalah ini.
Mengenai dengan tempat tinggal mereka, lanjut mantan Ketua PSSI Sulsel ini menyebutkan, ada 28 tempat penampungan mereka di wilayah Makassar, hanya saja baru dua yang bisa dikunjungi untuk melihat langsung kondisi disana.
"Kita hanya mendatangi dua lokasi saja. Kedua tempat pengungsian warga Rohingya terletak di jalan Bonerate Kecamatan Wajo dan jalan Mappaoddang. Tempatnya bagus ber-AC, dan saya kira ini layak untuk ditempati. Bukan hanya warga Rohingya di pengungsian, tapi ada warga negara lain dari Iraq dan Afganistan," ucapnya.
Sebelumnya, puluhan warga muslim Rohingya mendatangi kantor DPRD Sulsel untuk meminta perlindungan dan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi pasca meninggalkan kampung halamannya di Myanmar akibat agresi pemerintahan dan militer disana.