DPRD Mamuju Desak Pengawasan Seluruh SKPD
Mamuju (ANTARA Sulsel) - DPRD Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar), mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju segera melakukan pengawasan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Anggota DPRD Mamuju dari Fraksi PDIP, Saiful Mukhlis, di Mamuju, Sabtu, mengatakan, pengawasan ini harus dilakukan pada saat APBD Perubahan 2009 nanti telah dicairkan.
Pengawasan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran, sehingga seluruh SKPD nantinya bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Mamuju seharusnya mulai mengambil langkah tegas terhadap SKPD yang tidak mampu memenuhi target PAD dalam bentuk sanksi.
"Sanksi tersebut bisa berupa administrasi maupun sanksi berupa pemotongan program pada tahun anggaran berikutnya," ucapnya.
Hal ini, kata dia, dimaksudkan dalam rangka memberikan motivasi kepada SKPD yang diberikan tugas untuk menggenjot PAD dari berbagai sektor.
"Masih ada SKPD yang tidak memenuhi target PAD tahun anggaran 2009 ini, dan bahkan persentase pemasukan PAD," ungkapnya.
Ia mencontohkan, PAD yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju, yang hanya mencapai Rp18 juta.
Padahal, kata dia, besarnya PAD yang ditargetkan harus terpenuhi dari SKPD tersebut adalah sebesar Rp350 juta, karena dana yang telah dialokasikan dalam APBD Pokok tahun 2009 adalah sebesar Rp9 miliar.
Ia juga menyoroti PAD dari instansi yang berkaitan dengan tambang galian C, di mana PAD yang dihasilkan dari tambang tersebut adalah sebesar Rp700 juta, padahal targetnya mencapai Rp3 miliar.
"Jika hal seperti ini terus terjadi, maka akan sangat merugikan daerah, karena bisa berdampak pada defisit APBD, mengingat pendapatan yang cukup besar berasal dari sektor tersebut," tuturnya.
(T.PSO-103/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
