PSG SMKN 1 Sidrap Mengundang Reaksi

Minggu, 29 Agustus 2010 18:13 WIB

Sidrap, Sulsel (ANTARA News) - Program Pendidikan Sistem Ganda khususnya di SMKN 1 Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan mengundang reaksi dari sejumlah pemerhati pendidikan.

Koordinator Lembaga Pemerhati Pendidikan (LPP) wilayah Ajatappareng, Kantata, Minggu , menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir memang menjadikan SMKN 1 Sidenreng sebagai salah satu sampel peneletian di Sidrap selain beberapa SMK lainnya.

Hasilnya kata Kantata, memang ditemukan berbagai permasalahan yang ujungnya hanya akan menurunkan kualitas pendidikan siswa.

"Untuk program PSG ini memang lebih cenderung dijadikan ajang bisnis bagi para guru, bahkan program ini justru kerap memunculkan konflik antara guru," jelasnya.

Dijelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya di SMKN 1 Sidenreng pernah terjadi panitia PSG dengan guru lainnya hampir terlibat perkelahian hanya lantaran penitia PSG pilih kasih dalam penempatan siswa.

"Temuan kita ada status quo dalam kepanitiaan akibatnya ada monopoli yang tentu saja muaranya pada kepentingan bisnis. Konsep awal memang kadang bagus bagi siswa yang berprestasi bebas memilih tapi pada akhirnya kemauan panitia status quo yang jadi," jelasnya.

Lebih lanjut ungkap Kantata, program PSG di sekolah-sekolah juga tidak efektif. Sebab tujuan utama dari PSG adalah pendalaman siswa sesuai jurusan mereka, namun kenyataannya sebutlah yang terjadi di SMKN 1 Sidenreng tidak satu pun yang ditempatkan pada bidang jurusan masing-masing.

Dari sejumlah sampel yang mereka teliti Kantata membeberkan bahwa kecenderungan para guru untuk terus mengadakan PSG adalah untuk kepentingan bisnis. Indikasinya kata dia, pada iuran pembayaran yang tidak realistis.

"Meskipun untuk pungutan kadang melibatkan orang tua siswa, tapi itu hanya sebatas formalitas sebab dari peneiltian kita 99 persen orang tua tidak mengerti soal itu dan hanya memberikan persetujuan dengan alasan yang penting anak mereka bisa tamat," katanya.

Namun jika diteliti secara seksama lanjut Kantata tingkat penyimpanannya keuangannya cukup besar. Di SMKN 1 Sidenreng misalnya ungkap Kantata, dari 200 an lebih siswa kelas tiga yang ikut PSG tahun ini diharuskan membayar sekitar Rp400 ribu persiswa. Artinya kata dia terkumpul uang sekitar Rp80 juta lebih dari para siswa peserta PSG.

"Menariknya para siswa hanya diberikan Id Card dan modul yang jika dihitung biayanya tidak cukup Rp20 ribu, nah pertanyaannya uang itu sebenarnya untuk apa, jika untuk honor pembimbing, sampel kita beberapa pembimning yang kita mintai keterangan mengaku tidak menikmati uang itu,"bebernya.

Belum lagi kata Kantata penempatan siswa peserta PSG yang juga dinilai tidak adil juga memberikan indikasi ada nuansa bisnisnya.

"Logikanya begini kalau bukan karena ada kepentingan lain, kenapa banyak orang tua siswa yang anaknya berprestasi merasa dianak tirikan, artinya ada permainan yang dilakukan pihak panitia,"terang mantan demonstran ini.

Kondisi seperti ini lanjutn Kantata terbukti banyak merusak sistem pendidikan ditingkat sekolah, apalagi di Sidrap yang Pemerintahnya memprogramkan pendidikan gratis di tingkat SMA. Akibatnya penurunan kualitas siswa, maraknya anak putus sekolah muncul akibat ulah oknum-oknum guru yang sering berbuat tidak adil dan merusak mental siswa.

Agar tidak membawa persoalan yang lebih besar memang Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten harus tegas mengambil tindakan. Salah satunya dengan melakukan pertukaran guru pada waktu-waktu tertentu.

"Dari penetilitan kita guru yang paling banyak berulah dan merugikan siswa itu adalah guru yang tinggal bertahun-tahun di satu sekolah ini juga yang terjadi di SMKN 1 Sidenreng, yang bikin ulah kebanyakan dari guru-guru yang merasa senior. Makanya pemerintah memang harus melakukan pertukaran guru atau bahasa kasarnya mutasi guru secara bertahap agar kondisi mengajar disekolah tetap kondusif," tandasnya. (T.PSO-098/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.