Pemprov Sulsel siapkan bantuan daerah Rp500 miliar padai 2021
Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menyiapkan bantuan daerah sebesar Rp500 miliar untuk tahun 2021.
Hal tersebut terungkap pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa.
Gubernur Sulsel menyebutkan di awal kepemimpinanya bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan berbagai pencanangan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satunya ialah mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, distrategikan untuk memperkuat dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut, ini diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan Rest Area.
"Tahun ini ada selesai 2 rest area dan tahun depan ditarget 3 rest area selesai," katanya.
Destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan dengan kebiasaan baru pasca pandemi ini serta pengembangan sentra-sentra industry, untuk tetap menjadikan UMKM dan BUMDES sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.
Selain itu, beberapa program strategis nasional turut dilanjutkan, di antaranya Program Kereta Api dan Makassar New Port sudah dilakukan direct call, ini suplemen percepatan pemulihan ekonomi.
"Dalam bidang reformasi birokrasi, kami sudah melakukan berbagai pemangkasan prosedur ekspor," kata Nurdin Abdullah.
Demikian juga dengan pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dianggap perlu mendapat perhatian ke depannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar ini mendorong Selayar untuk pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata.
Dari sisi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, memperkuat interkoneksivitas.
Sementara pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir, seperti penyediaan fasilitas sarana air bersih khususnya bagi masyarakat pulau. Termasuk menjamin ketersediaan sumber daya energy listrik di pulau-pulau.
Sulsel ini memiliki lebih dari 300 pulau yang tersebar diseluruh wilayah, ini ada potensi yang selama ini belum dioptimalkan pemanfaatannya baik dari sisi sector perikanan sendiri, maupun sektor pariwisata.
Sedangkan, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi melaporkan bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diawali terlebih dahulu dengan pelaksanaan acara Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD Serta Renstra OPD.
Ini telah dilaksanakan sejak tanggal 01 September 2020 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan tanggal 02-03 September 2020 diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Serta Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan juga pada tanggal 11 September lalu.
Selanjutnya pada hari ini, dilaksanakan Musrenbang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 melalui dialog dan akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik hari ini.
"Adapun pelaksanaan Musrenbang hari ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan Perubahan RPJMD," sebutnya
Hal tersebut terungkap pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa.
Gubernur Sulsel menyebutkan di awal kepemimpinanya bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan berbagai pencanangan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satunya ialah mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, distrategikan untuk memperkuat dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut, ini diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan Rest Area.
"Tahun ini ada selesai 2 rest area dan tahun depan ditarget 3 rest area selesai," katanya.
Destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan dengan kebiasaan baru pasca pandemi ini serta pengembangan sentra-sentra industry, untuk tetap menjadikan UMKM dan BUMDES sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.
Selain itu, beberapa program strategis nasional turut dilanjutkan, di antaranya Program Kereta Api dan Makassar New Port sudah dilakukan direct call, ini suplemen percepatan pemulihan ekonomi.
"Dalam bidang reformasi birokrasi, kami sudah melakukan berbagai pemangkasan prosedur ekspor," kata Nurdin Abdullah.
Demikian juga dengan pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dianggap perlu mendapat perhatian ke depannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar ini mendorong Selayar untuk pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata.
Dari sisi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, memperkuat interkoneksivitas.
Sementara pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir, seperti penyediaan fasilitas sarana air bersih khususnya bagi masyarakat pulau. Termasuk menjamin ketersediaan sumber daya energy listrik di pulau-pulau.
Sulsel ini memiliki lebih dari 300 pulau yang tersebar diseluruh wilayah, ini ada potensi yang selama ini belum dioptimalkan pemanfaatannya baik dari sisi sector perikanan sendiri, maupun sektor pariwisata.
Sedangkan, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi melaporkan bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diawali terlebih dahulu dengan pelaksanaan acara Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD Serta Renstra OPD.
Ini telah dilaksanakan sejak tanggal 01 September 2020 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan tanggal 02-03 September 2020 diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Serta Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan juga pada tanggal 11 September lalu.
Selanjutnya pada hari ini, dilaksanakan Musrenbang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 melalui dialog dan akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik hari ini.
"Adapun pelaksanaan Musrenbang hari ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan Perubahan RPJMD," sebutnya