Makassar (ANTARA) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan tingkat hunian atau okupansi hotel selama pandemi COVID-19 serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, menurun drastis hingga kurang dari 50 persen.
"Rata-rata okupansi di hotel-hotel yang ada di Makassar itu hanya berkisar 18 persen. Ini tentu membuat keprihatinan bagi kami," ujar Anggiat di sela-sela pelaksanaan doa bersama lintas agama untuk Indonesia melalui Hybrid di hotel Claro, Makassar, Rabu.
Bahkan, beberapa laporan yang dia diterima, ada beberapa hotel okupansinya hanya mampu mencapai 8 persen. Bila ini terus berlanjut maka dampak besarnya industri perhotelan akan semakin terpuruk hingga akhinya bisa kolaps atau bangkrut.
Pihaknya berharap pemerintah segera menggodok kebijakan baru serta memberikan solusi alternatif di tengah percepatan penanganan pandemi COVID-19 agar semua sektor ekonomi bisa bangkit termasuk jasa perhotelan dan restoran.
Sebab, bila terus berlarut-larut tanpa ada jalan keluar, bisa jadi muncul persoalan baru. Untuk itu, pemerintah harus bergerak cepat, tidak hanya penanganan pandemi, tapi diperlukan cara jitu demi kebangkitan ekonomi yang semakin terpuruk.
Ditanyakan apakah sejauh ini ada hotel yang sudah tutup, kata dia, belum ada. Namun bila kondisi terus seperti ini, bisa saja ada, tinggal menunggu waktu saja. Soal karyawan di rumahkan, masih sedang berlangsung. Sebagian dipekerjakan 15 hari dalam sebulan dengan gaji diterima hanya 50 persen.
"Kami berharap Pandemi segera berlalu. Kita juga berharap agar PPKM dan pembatasan lain bisa segera dihentikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tanggal 25 ini bisa berakhir dan tidak dilanjut lagi," ujarnya.
Disinggung terkait pemberian dana hibah dari pemerintah, Anggiat menuturkan PHRI dan IHGMA telah melakukan rapat bersama Dinas Pariwisata dan Wali Kota Makassar. Pemkot Makassar meminta agar segera merampungkan dokumen administrasi agar bisa mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yang tertunda untuk dicairkan segera.
"Kami minta tolong atensinya (Pemkot) agar berkomunikasi aktif dengan kementerian. Kami pun terus berkomunikasi dengan pihak Kemenparekraf soal itu. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan dicairkan. Tapi, prosesnya suratnya sudah di kementerian," katanya.
Anggiat menambahkan, pihaknya yakin dan optimistis dana bantuan itu dicairkan, karena sudah dilakukan rapat melalui virtual bersama Menteri Parekraf Sandiaga S Uno, dengan menjajikan Makassar menjadi salah satu daerah prioritas pencairan dana bantuan tersebut.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sulsel pada Mei 2021 mencapai 30,29 persen atau turun 5,26 poin dibandingkan dengan periode April 2021 yang mencapai 35,55 persen.
Berita Terkait
Pasangan Prabowo-Gibran peraih suara terbanyak Pilpres 2024 di Sulsel
Senin, 11 Maret 2024 21:26 Wib
Dispar Makassar sebut Wisata MICE dorong tingkat okupansi hotel
Selasa, 27 Februari 2024 5:42 Wib
Presiden Jokowi meninjau pembangunan Hotel Nusantara di IKN
Rabu, 20 Desember 2023 13:42 Wib
Pohon Natal berbahan limbah plastik
Senin, 18 Desember 2023 12:15 Wib
Seorang Anggota PPK Kabupaten Luwu meninggal di hotel usai mengikuti bimtek
Minggu, 17 Desember 2023 1:58 Wib
Presiden Jokowi lakukan "groundbreaking" pembangunan hotel-mal di IKN
Rabu, 1 November 2023 13:49 Wib
Polresta Mamuju tangkap oknum kepala desa diduga cabul
Jumat, 6 Oktober 2023 1:07 Wib
Menparekraf tawarkan pengunjung jelang MotoGP Mandalika menginap di homestay
Selasa, 3 Oktober 2023 6:01 Wib