Sebagai seorang ibu rumah tangga, tugas utamanya tetap menyiapkan sarapan buat suami dan anaknya sebelum berangkat kerja.
Bermodal sepeda motor, ia memacu kendaraan agak cepat agar tidak kesiangan tiba di titik kumpul di Puskesmas Tompo Bulu untuk berangkat bersama tim kesehatan ke Dusun Ciddako.
Untuk menuju ke dusun itu bukan perkara mudah. Sebab, di Desa Bonto Somba dengan luas wilayahnya 32,13 kilometer persegi setelah dimekarkan, tercatat hanya ada tiga dusun yakni Dusun Ciddako, Bara, dan Bonto-bonto. Kendaraan yang bisa menembusnya hanya sepeda motor trail dan mobil off road.
Wilayah ini masih dikategorikan terpencil dan tidak ada akses jalan memadai untuk kendaraan roda empat karena berada di atas gunung. Jalur menuju Dusun Ciddako mesti melewati tiga jenis jembatan, yakni jembatan beton, jembatan gantung, hingga jembatan terbuat dari bambu yang sudah rapuh dengan kondisi jalan terjal dan mendaki.
Bila berjalan kaki butuh waktu sekitar 2--3 jam ke Dusun Ciddoko karena dari titik singgah pada jembatan pertama, baru naik ke atas jaraknya berkisar 20 kilometer dengan medan cukup sulit dilalui orang apalagi kendaraan biasa.
"Perlu kehati-hatian, jangan sampai jatuh, jalannya cukup ekstrem," ujar wanita bernama lengkap Rezky Amaliah ini membeberkan.
Sebagai pelayan kesehatan khususnya kaum perempuan dan ibu hamil di daerah terpencil, semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu dijaga. Walaupun perjuangan menuju ke tiga dusun itu, terutama Ciddako, penuh tantangan, kewajiban itu tetap dijalankan dengan sepenuh hati.
Bertindak selaku Koordinator Bidan Desa Bonto Somba, dirinya bertanggung jawab mengecek dua sampai tiga kali dalam sepekan kondisi kesehatan masyarakat di sana.
Belum lama ini, bersama tim tenaga kesehatan Puskesmas Tompo Bulu dibantu petugas Babinsa melaksanakan pemeriksaan kesehatan termasuk program penanggulangan stunting.
Namun biasanya warga turun berkumpul saat hari pasar, Selasa dan Sabtu. Di situlah momen pemeriksaan layanan. Kecuali pelayanan posyandu, tim bidan dan tenaga kesehatan wajib untuk memantau kondisi anak juga ibunya di dusun itu.
"Kalau target tidak terpenuhi 50 persen, kami langsung ke rumah warga. Jarak dari rumah ke rumah warga di sana cukup jauh," ucap tenaga kesehatan berstatus honorer non-ASN ini.
Layanan program JKN PBI-JK
Untuk pemeriksaan kesehatan warga maupun ibu hamil di daerah itu, masyarakat sudah dilindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggunakan BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sudah diterima dari pemerintah desa setempat maupun terdaftar Dinas Sosial.
Hampir semua warga telah terdaftar BPJS Kesehatan PBI-JK yang dibayarkan Pemerintah.
Akan tetapi ada pula yang tidak aktif. Walaupun sudah menikah, rupanya mereka masih menumpang rumah orang tua. Hal ini harus segera dilaporkan ke pemerintah desa untuk didaftarkan.
Adapun pelayanan kesehatan, utamanya ibu hamil maupun hendak melahirkan, diberikan perlakuan khusus agar proses persalinan tidak terganggu karena diatur jadwalnya. Jangan sampai ibu melahirkan tanpa pendampingan.
Bidan memang memprioritaskan kondisi ibu hamil dan yang mau melahirkan. Oleh karena itu, disampaikan mereka agar segera mengurus kartu BPJS Kesehatan, KIS-nya sebelum melahirkan. Warga bersyukur kini sudah dibangun puskesmas pembantu di dusun setempat.
Namun, kendala utama di Dusun Ciddako juga dusun lainnya adalah akses jalan sehingga masih ada wanita hamil terpaksa ditandu dari atas gunung lalu di bawa ke Puskesmas Tompo Bulu.
Upaya lain dilakukan adalah mengaktifkan kader posyandu dan bidan tiap dusun, tujuannya memberikan informasi demi menjaga kondisi kesehatan ibu hamil serta kesehatan warga setempat agar dapat diketahui sejak dini sehingga dapat segera mendapat pertolongan.
Kepala Desa Bonto Somba Suparman menyatakan daerah yang dipimpinnya saat ini dimasukkan dalam program 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 1.400-an jiwa tersebar 400-an keluarga di tiga dusun.
Mengenai pelayanan kesehatan utamanya peran KIS, BPJS Kesehatan bagi warganya, dinilai sudah terpenuhi. Namun demikian, kadang saat ada warganya sakit keras di atas dusun mesti dibawa turun dengan ditandu menggunakan bambu dan sarung sambil berjalan kaki melintasi medan ekstrem. Sampai di jembatan gantung lalu diantar ke puskesmas.
"Kendalanya, kalau sampai di puskemas dan pasien mau dirujuk ke rumah sakit di Makassar, KIS-nya tidak aktif. Alasannya, KTP dan KK tidak sinkron. Akan tetapi, saya tetap mengusahakan agar tetap dirujuk ke rumah sakit setelah berkoordinasi dengan Dinsos," tutur dia.
Mengenai tingkat perekonomian warga, dinilai masih kurang mampu. Alasannya, faktor jarak jauh dari kota kecamatan, akses jalan sulit, mata pencarian warga tidak jelas. Saat kemarau memanfaatkan minyak pinus, membuat gula aren, dan mencari madu di hutan, sedangkan pada musim hujan bertani untuk dikonsumsi.
Babinsa Desa Bonto Somba Sersan Satu (Sertu) Ridwan menyatakan sudah menjadi tugas rutin membantu warga di tiga dusun tersebut. Bahkan kadang turun langsung turut memikul dan memandu warga yang sakit atau ibu hamil yang hendak dibawa ke Puskesmas Tompo Bulu.
Jarak dari Dusun Ciddako ke puskesmas jauh, dari atas sampai jembatan gantung saja sekitar 20 kilometer, selanjutnya dibawa kendaraan ke puskesmas.
Akan tetapi, sejauh ini warga sudah punya BPJS Kesehatan sehingga mudah mendapat pelayanan.
Perhatian Pemerintah
Bupati Maros Andi Chaidir Syam menyatakan pihaknya telah menerima piagam Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023 dari BPJS Kesehatan setelah berhasil meningkatkan persentase kepesertaan JKN aktif. Tahun ini, BPJS Kesehatan telah menetapkan sebagai tahun untuk peningkatan mutu layanan.
Data BPJS Kesehatan pada Januari 2021 lalu total peserta JKN di Kabupaten Maros sejumlah 387.561 jiwa. Tahun ini, kepesertaan JKN di kabupaten setempat meningkat secara signifikan menjadi 389.580 jiwa atau secara persentase meningkat 6,67 persen.
Penerimaan piagam UHC tersebut dari Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal, sebagai amanat untuk bersama-sama mencapai UHC yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, bahwa kebijakan pemerintah minimal 98 persen penduduk di Indonesia sudah terlindungi program JKN pada 2024.
UHC ini sejalan dengan program Jaminan Kesehatan Maros Keren yang disingkat UHC JKMK. Program ini berguna memberikan kemudahan masyarakat. Kini tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Maros, terutama warga yang kurang mampu, yang tidak dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan karena masalah biaya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan Rp217 miliar untuk program KIS PBI bagi 1,8 juta warga kurang mampu tersebar di 24 kabupaten kota se Sulsel. Tujuannya, memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan tahun ini pertama kalinya meraih penghargaan UHC dari Pemerintah Pusat.
Hal tersebut tidak lepas dari sinergi pemprov bersama kabupaten kota, termasuk dalam mengalokasikan bantuan keuangan untuk meng-cover kepesertaan PBI-APBD.
"Data Maret 2023, tercatat 97,52 persen atau sembilan juta lebih masyarakat telah dilindungi BPJS Kesehatan," sebut Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dokter Rosmini Pandin menambahkan demi meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ada beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel. Seperti menyiapkan dana sharing untuk PBI, advokasi ke kabupaten kota melalui surat edaran Gubernur Sulsel, serta verifikasi, mencatat dan mendaftarkan cakupan UHC mulai dari tingkat desa.
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin dalam arahannya mengatakan program JKN-KIS merupakan program strategis nasional sejak 2014. Indonesia salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
"Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN," katanya saat pemberian penghargaan UHC di Jakarta baru-baru ini.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 1 Mei 2023, tercacat sebanyak 254,9 juta lebih penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN. Dari angka itu, sebanyak 96,7 juta lebih penduduk miskin ditanggung pemerintah melalui APBN sebagai peserta PBI JK.
Dan Sebanyak 36,8 juta penduduk ditanggung Pemda menjadi peserta JKN untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU di kelas III.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyatakan pihaknya telah menggelontorkan pembayaran terhadap klaim sebesar Rp113,47 triliun lebih untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN.
Selain itu, penyelenggaraan program JKN berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama sembilan kali berturut-turut atau 31 kali berturut-turut sejak adanya PT Askes (Persero), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
"Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras kami dalam memenuhi kebutuhan peserta dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Tentu hal ini didukung dari komitmen yang diberikan oleh mitra kerja BPJS Kesehatan dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang optimal," paparnya saat ekspos Laporan Pengelolaan Program - Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan melalui video virtual.
Ia menyebutkan, tahun 2022 menjadi tahun yang mengesankan bagi BPJS Kesehatan dengan meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 248.771.083 jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 235.719.262 jiwa.
"Komitmen kami dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan juga tercermin dalam peningkatan penerimaan iuran. Hingga 31 Desember 2022, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran sebesar Rp144,04 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan total penerimaan iuran tahun 2021 mencapai Rp143,32 triliun," sebut Gufron.
Adapun Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku telah membayarkan klaim pada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebesar Rp3,55 triliun lebih.
"Realisasi klaim biaya pelayanan kesehatan itu hingga Juni 2023," sebut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Yessi Kumalasari di sela ekspos LPP LK BPJS Kesehatan di kantornya Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulsel.
Dari total pembayaran klaim senilai Rp3.558.541.688,915 rupiah tersebut, untuk klaim pembayaran paling besar dibayarkan pada rawat inap tingkat lanjut (RITL) di faskes sebesar Rp2.097 triliun lebih. Disusul, rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) senilai Rp870,5 miliar lebih.
Selanjutnya, rawat jalan tingkat pertama (RJTP) mencapai Rp509,3 miliar lebih dan rawat inap tingkat pertama (RITP) sebesar Rp65,2 miliar lebih. Sedangkan untuk promotif dan preventif dibayarkan Rp16,2 miliar lebih.
