Namun untuk mewujudkannya, tantangan di sektor politik, hukum, dan keamanan harus dijawab dengan langkah strategis yang konkret.
Sebagai negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam budaya, agama, dan etnis, Indonesia berada di pusat perhatian dunia.
Peran strategis di kawasan Asia Tenggara, komitmen pada isu global, serta kiprah dalam forum internasional menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.
Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi.
Pemilihan umum langsung dan transisi kekuasaan yang damai menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem politik yang lebih terbuka.
Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, tebang pilih kasus hukum, dan korupsi masih menjadi isu yang harus diatasi.
Keberhasilan Indonesia memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) 2023 menjadi salah satu capaian besar dalam diplomasi politik.
Indonesia berperan penting dalam menyuarakan resolusi terhadap krisis politik Myanmar, termasuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN.
Meskipun hasilnya belum optimal, inisiatif ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk memimpin kawasan menuju stabilitas politik.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.
Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong penyelesaian konflik dua negara yang adil.
Dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan keuletan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu RI periode 2014--2024, Retno Marsudi, menempatkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan global.
Diplomasi global: Dari G20 hingga APEC
Keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan APEC telah meningkatkan pengaruhnya di kancah global.
Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mendorong agenda-agenda penting, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang.
Di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Isu integrasi ekonomi digital menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.
Diplomasi global Indonesia juga tercermin dalam keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Selama periode 2019--2020, Indonesia aktif mendorong dialog damai, termasuk dalam isu konflik di Timur Tengah dan Afrika.
Hukum: Supremasi yang harus ditegakkan
Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat supremasi hukum.
Laporan Transparency International 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi.
Angka ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih serius untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus besar tetap layak mendapat apresiasi internasional.
Namun, konsistensi dalam penegakan hukum harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi langkah simbolik rendah substansi.
Dalam isu hak asasi manusia, penanganan konflik di Papua menjadi perhatian dunia. Kritik terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif sering mencuat di forum internasional.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis kesejahteraan untuk menyelesaikan isu ini.
Langkah positif lainnya adalah pengesahan Omnibus Law yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.
Meski menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara kepulauan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun nontradisional.
Terorisme, kejahatan siber, jaringan narkoba dan judi online internasional, serta konflik perbatasan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.
Di tingkat internasional, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memberantas jaringan terorisme melalui kerja sama dengan negara lain. Program deradikalisasi menjadi salah satu inisiatif yang diakui dunia, termasuk oleh PBB dan Interpol.
Namun, tantangan keamanan di Laut Natuna Utara tetap menjadi prioritas. Ketegangan dengan China terkait klaim di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk mengambil sikap tegas tanpa mengorbankan diplomasi.
Termasuk salah satunya adalah sikap yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China dan Amerika Serikat (AS) terkait stabilitas di Indo-Pasifik.
Peran Indonesia sebagai mediator yang netral dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.
Peran strategis di ASEAN: Stabilitas dan integrasi
Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Pada 2023, Indonesia memimpin ASEAN dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth."
Tema ini mencerminkan visi Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan.
Di bidang keamanan, Indonesia mendorong peningkatan kerja sama militer antarnegara ASEAN untuk menghadapi ancaman bersama.
Latihan militer bersama dan penguatan mekanisme keamanan maritim menjadi langkah konkret untuk memperkuat ketahanan kawasan.
Indonesia juga aktif dalam mendorong ekonomi hijau di ASEAN melalui inisiatif seperti pengembangan energi terbarukan dan perlindungan lingkungan.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing kawasan tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap keberlanjutan global.
Tantangan yang harus dijawab
Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi citranya di mata dunia.
Korupsi, ketimpangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu yang masih sering disorot oleh lembaga internasional.
Selain itu, ketegangan politik domestik yang kadang meletup menjelang pemilu dan pilkada juga menjadi perhatian dunia. Padahal, stabilitas politik yang rapuh dapat memengaruhi persepsi investor asing dan mitra internasional.
Oleh karena itu, konsistensi dalam reformasi politik dan hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi pemain global yang dihormati.
Dengan populasi besar, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi strategis di persimpangan Asia dan Pasifik, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memengaruhi tatanan dunia.
Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan Indonesia untuk menjawab tantangan internal sambil memanfaatkan peluang di tingkat internasional.
Diplomasi yang aktif, reformasi hukum yang konsisten, dan komitmen pada keamanan inklusif adalah langkah-langkah yang harus terus diperkuat.
Dunia hari ini sedang memperhatikan Indonesia, dan momen ini tidak boleh disia-siakan. Sejumlah pemimpin besar dunia senyatanya sedemikian akrab dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Bahkan presiden terpilih AS, Donald J. Trump, sampai berpesan, bahwa Presiden Prabowo dapat menelepon Trump kapan saja Presiden RI itu mau.
Kedekatan yang hanya dapat diperoleh setelah bergaul dalam jangka waktu lama dan dalam konteks saling menjunjung kehormatan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara tentunya.
Pun demikian dengan penunjukan Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk Urusan Air pada 1 November 2024, juga memastikan Indonesia memiliki tempat bergengsi di pentas global.
Retno Marsudi merupakan orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB. Dalam menjalankan amanahnya, Retno memperjuangkan masalah air menjadi agenda politik utama, baik di dalam maupun luar PBB, serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target dunia terkait air.
Keberhasilan dalam memimpin ASEAN, berkontribusi di G20, dan mendukung isu global seperti perjuangan Palestina menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi bangsa yang diperhitungkan.
Namun, untuk menjadi model negara demokrasi yang sukses, Indonesia harus menunjukkan bahwa prinsip negara hukum, stabilitas politik, dan keamanan yang inklusif jangan hanya slogan, melainkan realitas yang diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Editor: Achmad Zaenal M
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Membangun citra politik, hukum, dan keamanan Indonesia di mata dunia
