Makassar (ANTARA) - Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) di masa transisi pemerintahan Moh Ramdhan Pomanto dengan menghadirkan seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Muspida terkait di Balai Kota Makassar.
"Tadi, apa yang kita lakukan adalah bagaimana pola pemerintahan ini bisa berjalan berkesinambungan, berkelanjutan dengan baik, apa-apa yang menjadi keberhasilan di pemerintahan sebelumnya. Ini tentu menjadi tujuan kita untuk bisa membuat ini lebih baik, kata Munafri kepada wartawan seusai Rakorsus di Balai Kota setempat, Senin.
Ia menjelaskan, setelah menghadiri rakorsus tersebut tentunya sebelum pelantikan sudah ada gambaran program apa saja yang belum terlaksana, sehingga menjadi tugasnya nanti memperbaiki apa yang telah dilakukan. Menurut dia, proses harus berjalan bersama dengan tim kerja.
"Karena tidak bisa dipungkiri tim yang akan kita pakai adalah tim yang sama. Jadi, tugas berat kita adalah bagaimana upgrading terhadap tim yang ada, supaya apa yang telah dicapai pemerintahan sebelumnya dengan begitu banyak prestasi yah ini bisa kita lanjutkan ke depannya," paparnya.
Saat ditanyakan bagaimana nanti program penanganan sampah dan banjir, pria disapa akrab Appi ini mengemukakan, sistem pengelolaan sampah yang lakukan ini memang belum maksimal, dan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah mencari jalan keluar pada persoalan itu.
"Ada mekanisasi dalam proses pengelolaan sampah ini, tidak lagi membuat sampah rumah tangga ini sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dalam bentuk sampah, tapi sampai ke TPA, Insya Allah bisa menjadi residu," tutur Appi.
Kendati demikian, ia bersama Wali Kota Makassar saat ini dijabat Moh Ramdhan Pomanto tentu punya pengalaman-pengalaman mengelola sampah, termasuk masalah banjir tinggal bagaimana eksekusi kebijakannya. Ada pola kewenangan yang dilakukan melalui komunikasi, sebab ini menyangkut wilayah-wilayah yang bisa disentuh atau tidak.
"Karena, ada daerah yang kita mau paksakan untuk dikerjakan, tapi itu bukan wilayahnya kita. Ini yang bisa menjadi bumerang buat kita nantinya, sehingga memang ada pola-pola koordinasi, ini harus kita ketahui dengan baik," tutur eks CEO PSM Makassar ini.
Mengenai dengan program strategis yang dicanangkan Danny Pomanto apakah akan dilanjutkan, kata dia, ada beberapa hal. Inilah gunanya tim transisi untuk saling memperlihatkan apa yang menjadi program strategis yang sudah menjadi unggulan di pemerintahan sebelumnya tidak boleh dihilangkan. Apa yang menjadi program yang di masukkan, maka dikombinasikan.
"Kenapa?, ini akan sangat tergantung dari kekuatan fiskal kita, sehingga tidak mungkin semuanya bisa jalan secara beriringan, sangat tergantung dengan kekurangan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah kota. Tadi, makanya Pak Danny membagi dua, yang paling pertama untuk menambah PAD, kedua untuk mengelola PAD itu, nah ini sangat penting ke depannya untuk kita jalankan sama-sama," paparnya lagi.
Lantas bagaimana dengan evaluasi SKPD dan OPD apakah akan dilakukan, Appi menjawab, bahwa tentu ada parameter yang menjadi ukuran. Seperti disampaikan tadi, akan disepakati sama-sama melalui mekanisme assesmen dan aturan lain sebagainya.
Aliyah rencana audit manajemen pemerintahan
Sementara itu, pernyataan Wakil Wali Kota terpilih Aliyah Mustika Ilham dalam rakorsus tersebut sempat menyebutkan akan melakukan audit manajemen pemerintahan yang dinilai masih ada kekurangan. Selain melakukan audit, pihaknya juga akan mengevaluasi SKPD maupun OPD Pemkot Makassar setelah dilantik 20 Februari 2025 di Jakarta.
"Mohon ijin pak wali (Danny Pomanto) saya akan meminta kepada pak Munafri, akan mengaudit manajemen pemerintahan. Disamping itu, audit keuangan pemerintahan Pemkot Makassar," tuturnya dengan suara sedikit bergetar dalam pertemuan itu.
Eks legislator DPR RI ini juga menyampaikan secara pribadi sangat menghormati pemerintahan sebelumnya, bahkan di saat suaminya Ilham Arif Sirajuddin menjabat wali kota dua periode di kala itu pula mengalami cobaan yang sangat berat di masa akhir jabatan suaminya hingga mengalami keterpurukan (KPK tetapkan tersangka).
"Maaf ulangi, mohon maaf saya sedikit emosional, karena saya pernah merasakan titik nol pada suatu kehidupan yang pada keterpurukan di akhir masa jabatan Arif Sirajuddin (suaminya). Dan saya membuat satu komitmen besar pada keluarga besar Munafri Arifuddin dan tentunya itu pilihan, bahwa saya siap mengawal pemerintahan ini dan ikut mengkontrol pemerintahan ini, karena terlepas dari ada pengalaman buruk," ucapnya terbata dengan nada optimistis.
Untuk itu bagi SKPD maupun OPD Aliyah menyarankan agar bekerja secara ikhlas dan jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat kelanjutan pembangunan masih berjalan sesuai sesuai dengan rel dan dengan kontrol bersama, tentunya atas perlindungan Allah SWT.
"Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bilang saya bersih. Tidak ada manusia yang bersih dan sempurna, tetapi kita harus memperlihatkan kepada masyarakat pemerintahan yang transparansi. Sekali lagi, saya akan mengaudit manajemen pemerintahan dan juga keuangan pemerintahan Pemkot Makassar," papar Aliyah kembali menegaskan.
Menanggapi hal tersebut, Danny Pomanto menyatakan itu hal biasa dalam setiap pemerintahan yang baru. Meski demikian, itu merupakan hak pemimpin yang baru dalam menjalankan roda pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya di Kota Makassar.
"Yah, namanya untuk setiap kegiatan take over (peralihan), ada yang akan kita cut off (diputus) di situ, sudah sampai di mana, sehingga pola-pola pertanggung jawaban itu tidak menyeberang ke depan. Mulai dari titik nol kita melaksanakan kegiatan itu.
(Soal audit manajemen) harus begitu, namanya cut off, itu sudah mekanisme," ucapnya.
"Mau tidak mau, ibu Aliyah lakukan itu, BPK juga lakukan. Seperti kemarin, kan sudah ada beberapa pemeriksaan, pemeriksaan rutin yang masuk, harus memang cut off, saya juga begitu dulu (saat terpilih), " ujarnya menjawab pertanyaan wartawan seusai rakorsus tersebut.
