Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat menggelar rapat terpadu dalam rangka pembentukan tim terpadu penanganan premanisme.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail di Mamuju, Senin, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati sejumlah poin penting untuk menanggapi isu terkini, diantaranya pembentukan tim terpadu operasi penanganan premanisme.
"Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Masalah premanisme telah menjadi perhatian nasional. Mereka adalah oknum atau kelompok yang mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat dan daerah," tegas Herdin Ismail.
Selain tim penanganan premanisme, pada rapat koordinasi itu juga dibentuk tim evaluasi tambang yang melibatkan Forkopimda Sulbar.
Tim evaluasi tambang itu kata Herdin Ismail, diketuai oleh Asisten III Setda Sulbar Amujib, dengan anggota dari Kejati Sulbar, Polda Sulbar, BIN dan Korem.
Tim evaluasi tambang tambahnya, bertugas melakukan evaluasi dan penertiban terhadap semua tambang di Sulbar, baik berizin maupun tidak.
"Bagi yang berizin, akan diperiksa kepatuhannya terhadap regulasi, kontribusi pendapatan daerah serta dampak lingkungan dan sosial. Sementara yang tidak berizin akan ditindak sesuai aturan," tegasnya.
Pembentukan tim terpadu mengatasi premanisme kata Herdin Ismail, diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan transparan serta melibatkan komponen masyarakat, terutama yang terkena dampak langsung.
Khusus untuk tim evaluasi tambang lanjutnya, terdapat harapan besar agar kerja-kerja tim mampu menjawab keresahan publik sekaligus memastikan praktik pertambangan berjalan transparan, berkelanjutan dan sesuai regulasi.
"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Sulbar, mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam," kata Herdin Ismail.
Sementara, Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar pada rakor tersebut menyampaikan komitmen kepolisian dalam mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para investor.
"Ini merupakan sinergi strategis seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif di Sulbar," kata Adang Ginanjar.
Kapolda juga menjabarkan strategi-strategi inovatif yang akan dijalankan oleh Polda Sulbar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha, mulai dari peningkatan patroli, penguatan deteksi dini potensi gangguan keamanan.
Termasuk, penanganan cepat dan tepat terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
