Makassar (ANTARA) - Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar) memaparkan kinerja penerimaan pajak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
"Pemerintah turut memperoleh manfaat melalui penerimaan pajak sebesar Rp54,4 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing saat rilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode Juli 2025 di Makassar, Kamis.
Sedangkan untuk pendapatan Kepabeanan, lanjutnya, sebesar Rp1,23 miliar, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja senilai Rp41,6 miliar, dan penerimaan pajak pemerintah daerah sebesar Rp32,1 miliar.
Sementara dari sisi korporasi aktivitas pendapatan operasional cukup besar senilai Rp653,5 miliar. Untuk pendapatan parkir pesawat di bandara setempat mencapai Rp72,8 miliar, Aviobridge (Garbarata) Rp14,2 miliar dan pelayanan jasa penumpang Rp334,5 miliar.
Selain itu, kata dia, masyarakat turut merasakan manfaat langsung dari berbagai sektor pendukung seperti pendapatan pegawai bandara Rp121,8 miliar, pendapatan tenan atau kios Rp19,5 miliar, dan pergerakan kendaraan atau parkiran sebesar Rp19,7 miliar lebih.
"Bandara Sultan Hasanuddin turut memberikan kontribusi fiskal yang cukup signifikan bagi penerimaan negara dan daerah. Saat pertama kali masuk ke bandara, kita berkontribusi langsung pada pendapatan bandara melalui ongkos parkir kendaraan," tuturnya.
Pada tahun 2023, kata dia, Kanwil DJKN Sulseltrabar mencatat pendapatan dari aktivitas parkir kendaraan mencapai Rp43,8 miliar lebih dan menopang retribusi pemerintah daerah yang diproyeksikan sebesar Rp13,5 miliar.
Seluruh aktivitas di bandara, lanjutnya, memberikan pendapatan baik melalui jalur penerbangan, aktivitas penumpang, lalu lintas di bandara, pembelian tiket pesawat, pembelian barang dari luar negeri, hingga secangkir kopi di restoran bandara membawa manfaat bagi negara dan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.
Untuk jejak APBN di Bandara Sultan Hasanuddin, kata dia, hadir melalui belanja negara pada sembilan satuan kerja di bandara setempat sebesar Rp351,9 miliar.
