Dekopin nilai Gini Ratio Sulsel "Kode Merah"

Selasa, 16 Januari 2018 21:44 WIB

Dekopin (istimewa)

Ini adalah data resmi dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio dan menembus angka 0,429

Makassar (Antaranews Sulsel) - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid menyatakan jika tingginya angka gini ratio Sulawesi Selatan yang berada di rangking dua se-Indonesia mencerminkan tidak meratanya kesejahteraan dan tentunya berada dalam kode merah.

"Ini adalah data resmi dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio dan menembus angka 0,429," ujar Nurdin Halid (NH) di Makassar, Selasa.

NH yang sekarang menjadi bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 itu mengatakan, ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan yang kian melebar dalam beberapa tahun terakhir patut menjadi perhatian bersama.

Disebutkannya, angka gini ratio Sulsel itu melampaui angka nasional, yakni sebesar 0,391. Hal itu menjadikan Sulsel tercatat yang kedua tertinggi di Indonesia dalam hal ketimpangan.

Bagi dia, kondisi tersebut terbilang sangat memprihatinkan karena kesejahteraan yang tidak merata membuat Sulsel berada dalam kondisi kode merah.

"Pengangguran tidak berkurang, kemiskinan, dan yang paling fatal adalah kesenjangan. Ketimpangan kebijakan di kota dan di perkampungan, konstras terlihat. Ini artinya Sulsel dalam kondisi kode merah," katanya.

Nurdin yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar itu menyatakan jika pemerintah harus hadir di semua kalangan tanpa terkesan pilih kasih. Karenanya, dirinya berjanji jika diberikan amanah memimpin provinsi ini, maka akan fokus pembangunan pada setiap kampung.

"Yang mengkhawatirkan kalau konflik sosial timbul akibat kondisi perekonomian kita. Inilah yang menggugah saya dan ustad Aziz untuk menciptakan tiga hal baik, menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan," jelasnya.

Tingginya gini ratio merujuk data BPS mengindikasikan besarnya ketimpangan pendapatan atau ekonomi masyarakat yakni orang kaya semakin kaya raya dan orang miskin semakin melarat.

"Bila dibiarkan, situasi ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Berpotensi timbul kecemburuan yang berujung pada konflik sosial," ucapnya.