#FRAKSI PKS

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bersama empat organisasi profesi menempuh langkah hukum berupa pengajuan judicial review atas Undang-undang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ...

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah meminta masa jabatan kepala desa (kades) hanya enam tahun dengan batasan dua periode, demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi. "Ini tidak ...

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) Badan Legislasi DPR RI sepakat mengusulkan perubahan ...

Mayoritas fraksi di Komisi IX DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme Rapat Paripurna. Persetujuan itu ...

Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk undang-undang (uu) untuk tidak terlalu sering mengganti sistem pemilihan umum (pemilu) yang berlaku guna memberikan kepastian kepada para pemilih dan ...

Mahkamah Konstitusi mengatakan partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa partai politik tidak serta-merta dilemahkan dengan penerapan sistem proporsional daftar calon terbuka, terbukti dari peran sentral partai dalam menentukan bakal ...

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu ...

Presiden RI Joko Widodo menegaskan kembali pendapatnya bahwa sistem proporsional terbuka maupun tertutup dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena ...

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sidang perkara gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka pada Kamis, 15 Juni 2023. “Kamis, 15 Juni 2023 pukul 09.30,” ujar ...