#HARMONISASI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. ...

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif. ...

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan. ...

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyebut pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen ...

Anggota DPR RI RIeke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, untuk meminta pembatalan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ...

Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia mengeluarkan hasil penilaian atas Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ...

Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penerbitan rekomendasi impor daging domba dewasa atau mutton guna melindungi peternak dari maraknya daging domba ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah. Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah. "Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya ...

Komandan Kodim (Dandim) 1418/Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Kolonel Infanteri Andik Siswanto meminta seluruh personelnyauntuk menjauhi tindak pidana judi online. "Jauhi ...