#HARMONISASI

Kumpulan berita harmonisasi, ditemukan 723 berita.

Bapanas menugaskan Bulog salurkan bantuan pangan untuk 16 juta penerima

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama Januari hingga Februari 2025 untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). ...

Pemerintah bebaskan PPh bagi pekerja padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta imbas kenaikan PPN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) para pekerja sektor padat karya dengan gaji Rp4,8 juta–Rp10 juta ...

Menkeu : Pemerintah tanggung kenaikan PPN 1 persen untuk tiga komoditas

Pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen untuk tiga komoditas saat PPN 12 persen diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ketiga komoditas itu yakni tepung ...

Pemerintah resmi menetapkan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan ...

Bupati Luwu Timur apresiasi DPRD atas Ranperda Penyandang Disabilitas

Bupati Luwu Timur, Sulsel Budiman memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Pansus yang telah membahas Ranperda ini dengan komprehensif, serta kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan ...

Anggota DPR mengusulkan barang mewah lokal tidak kena PPN 12 persen

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. ...

Presiden Prabowo menegaskan penerapan PPN 12 persen sesuai UU dan selektif

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif. ...

Ekonom menilai kebijakan selektif PPN berpotensi menimbulkan kebingungan

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan. ...

BAKN DPR: Pemerintah perlu kaji komprehensif pertimbangkan PPN 12 persen

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyebut pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen ...

Anggota DPR RI RIeke Diah Pitaloka minta pembatalan kenaikan PPN

Anggota DPR RI RIeke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, untuk meminta pembatalan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ...