#MK

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) lokal atau daerah diselenggarakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan setelah pemilu nasional rampung. ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bawaslu Kota Palopo memaparkanketerangan tertulis hasil pengawasan dan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan Pemilihan ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bawaslu Kota Palopo telah menyerahkan alat bukti dan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (MK), untuk persiapan menghadapi ...

Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan tiga perkara sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari tiga daerah, yakni Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo, dan ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo oleh pasangan ...

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima lima perkara uji formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan yang mengambil alih tugas KPU Kota Palopo melansir bahwa partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo 24 ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah ...

Mahkamah Konstitusi menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar di SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta, secara bertahap. ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (sirekap) untuk proses merekam, memproses, dan menyajikan data hasil pemungutan ...