Ketika turun dari mobil, dengan tanpa pendamping, pria berbatiklengan panjang itu langsung melangkah masuk gedung, pada Sabtu (25/9) malam. Dengan penampilan seperti hendak mendatangi ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait rencana amendemen terbatas UUD NRI 1945 yang bertujuan menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara ...
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan MPR terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan ...
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ...
Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan penundaan pemilihan ...
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...
Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi regulasi. Setidaknya ada dua pilihan: amendemen Undang-Undang Dasar ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan akhir apakah perlu dilakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tergantung ...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya amendemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas arah ...
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan suatu kehormatan apabila PDI Perjuangan membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai yang dipimpinnya. "PDI Perjuangan ...