Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengambil alih tugas pengawasan pelayanan publik hingga Komisi Ombudsman Provinsi Sulsel terbentuk.Menurut Ketua ...
Komisi Ombudsman Makassar menilai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah belum berjalan di Makassar, terkait perwakilan Bank ...
Ombudsman Kota Makassar menerima 11 pengaduan sepanjang 2010 yang berisi tentang keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkup Pemkot Makassar."Pengaduan masyarakat ...
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan legalitas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa DPRD Sulsel tentang pelayanan publik.Hal ...
Komisi Ombudsman Kota Makassar mengaku kesulitan menangani kasus yang dilaporkan masyarakat terkait pelayanan kantor lembaga vertikal yang ada di Makassar. "Laporan ...
Komisi Ombudsman Makassar menilai standar pelayanan publik pemerintah kota (pemkot) Makassar selama ini belum layak memperoleh penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) ...
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di atas tanah sengketa seluas 4,84 hektar.Konsultan ...
Sistem pelayanan standar pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan di kota Makassar cukup memprihatinkan.Anggota Ombudsman kota Makassar HL Arumahi di Makassar, ...
Sejumlah anggota ombudsman daerah mengancam akan mengajukan judicial riview, jika UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tetap diimplementasikan. ...