#OTSUS

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) jadi ...

Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/7) dengan salah satu agendanya pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 ...

DPR dan pemerintah saat rapat di Jakarta, Senin, sepakat membahas lebih lanjut usulan perluasan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai ke tingkat kabupaten dan kota. ...

Senator Papua Barat Filep Wamafma mendesak upaya investigasi 80 transaksi mencurigakan APBD dan dana Otonomi Khusus Papua sesuai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ...

MendagriTito Karnavian mengatakan pemerintah konsisten merevisi tiga pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua namun hanya membuka opsi untuk membahas aspirasi masyarakat ...

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 80 transaksi mencurigakan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Pengamat intelijen dan keamanan Stepi Andriani mengatakan pemerintah Indonesia selama ini memberi perhatian luar biasa kepada Papua. Menurut Stepi, sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan sekadar memperpanjang dan menambah data otsus, melainkan ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menghadirkan jawaban dan memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan agar ...

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat ...