#PERLUDEM

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memperkirakan problematik pada pemilihan umum sebelumnya bakal berulang pada Pemilu 2024, termasuk praktik politik uang seperti jual beli tiket ...

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu perubahan atas Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani ...

Pegiat pemilu Titi Anggraini menyayangkan pembahasan jadwal Pemilihan Umum 2024 berlarut-larut meski Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan hari, tanggal, dan ...

Hingga penghujung tahun 2021 belum ada kesepakatan dalam penentuan hari-H Pemilihan Umum 2024 yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di 514 kabupaten/kota. ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berharap hasil seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022—2027 menghasilkan sosok penyelenggara pemilu yang ...

Pegiat pemilu yang notabene anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu memaksimalkan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) baik peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilu, maupun ...

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan bahwa sebaiknya jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode ...

Sejak wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Perlukah pemerintah melakukan ...

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut adanya tarik ulur penetapan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai anomali karena tidak ada ketentuan pemilu ...

Masih cukup waktu untuk memilih model lain terkait dengan keserentakan pemilihan umum ketimbang opsi sekarang ini, terutama kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah ...