Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan sementara atau moratorium UU Nomor 37 ...
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan MPR terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan ...
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ...
Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita mendukung pernyataan Presiden Jokowi soal kinerja pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa pandemi COVID-19 yang ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan akhir apakah perlu dilakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tergantung ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat skenario antisipatif apabila pandemi COVID-19 belum berakhir saat jadwal dan tahapan Pemilu 2024. "Kita ...
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyatkan apabila usulan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu disetujui, sebaiknya diseragamkan pula ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyambut baik usulan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu oleh KPU RI kepada DPR RI dan pemerintah, mengingat masa jabatan ...
Guru besar ProfAzyumardi Azra meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UUNomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua ...
Pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Jawade Hafidz memandang perlu Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perppu tentang Pencabutan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi ...