#RISIKO HUKUM

Kumpulan berita risiko hukum, ditemukan 559 berita.

Dirjen Imigrasi : Operasi Jagratara komitmen Imigrasi memastikan WNA patuhi aturan

Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim mengatakan bahwa operasi pengawasan keimigrasian “Jagratara” merupakan komitmen pihaknya untuk memastikan ...

Dirjen Imigrasi memastikan tindak petugas jika salah gunakan senjata api

Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim memastikan akan melakukan penindakan jika nantinya ada petugas yang menyalahgunakan fasilitas senjata api. ...

Mendagri: Laporkan ke Bawaslu jika kepala desa tidak netral

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa temuan pelanggaran kepala desa yang tidak netral selama Pilkada 2024 dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. “Ada ...

Ditjen PKTN menemukan barang impor ilegal senilai Rp1,33 miliar di Makassar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan barang impor ilegal di luar kawasan pabean (post border) senilai Rp1,33 miliar ...

Jaringan Nusa Kawasan Timur ingatkan Prabowo-Gibran "melek" ancaman krisis iklim

Belasan organisasi masyarakat sipil yang terhimpun dalam Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia mengingatkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ...

Kejati Sulsel tahan mantri BRI Enrekang terkait kasus dugaan korupsi

Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya menahan seorang mantri atau petugas lapangan yang bertugas menangani kredit di BRI Unit Kalosi di ...

Dirkeu: Antara Business Forum 2024 untuk menghimpun kekuatan ekonomi daerah

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi menyebutkan kegiatan Antara Business Forum 2024 di Surabaya, Rabu diselenggarakan untuk menghimpun kekuatan ekonomi di daerah. ...

KPK menyerahkan aset rampasan Rp89 miliar ke Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan senilai Rp89 miliar ke Kementerian Keuangan dalam rangka menyelamatkan, mengembalikan, dan memulihkan keuangan negara serta memberikan ...

KPPOD menilai RUU Pilkada cederai kepastian hukum

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hasil pembahasan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada telah ...

Sekretariat DPRD dan Kejati Sulbar cegah risiko hukum kelola anggaran

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat melakukan pencegahan segala potensi yang dapat mengakibatkan timbulnya resiko hukum dalam ...