Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sudah berlaku pada 1 Januari 2026. "Kita kejar waktu agar per 1 Januari 2026 kita sudah ...
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan lokakarya/workshop membedah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat. ...
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) Indonesia Fachrizal Afandi menyatakan Undang-undang Polri belum saatnya direvisi, karena akan berdampak terhadap sistem ...
Tim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas reformasi hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. ...
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI berencana memasifkan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada 6 Desember 2022. ...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan tiga aspek kemungkinan yang menjadi persoalan utama revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab ...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mendukung penuh audit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi perbaikan sistem hukum di Tanah ...
Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak menilai revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu memperhatikan keseimbangan dan saling kontrol (checks and balances). ...
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan berdasarkan kesepakatan informal antara Komisi III dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Rancangan Undang-Undang ...
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mendorong Pemerintah dan DPR untuk memperkuat pengaturan tentang hak korban kekerasan seksual di Kitab Undang-Undang Hukum ...