#UU PILKADA

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan berpendapat pemerintah menunjuk anggota TNI dan Polri aktif sebagai penjabat (pj) kepala daerah karena ...

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr Andi Luhur Priyanto mengatakan penunjukan prajurit aktif TNI dan Polri menjadi penjabat (Pj) kepala daerah akan menjadi ujian dari ...

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakanpenetapan perwira tinggiTNI aktif sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dibenarkan secara regulasi. ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan penempatan perwira tinggi (pati) TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah tidak salah. "Soal ...

Aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendorong pemerintah segera membuat aturan teknis atau pelaksana pengangkatan penjabat kepala daerah agar pelaksanaan pengangkatan tersebut dapat sesuai ...

Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Pemerintah menyusun peraturan terkait ketentuan teknis yang menjadi indikator penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah. "Terkait Pj. ...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengatur penggunaan sistem digitalisasi manajemen ASN untuk ...

Anggota Komisi II DPR Aminurokhmanminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj.) kepala daerah yang telah ditunjuk dan bila kinerjanyatidak ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakanputusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya ...

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tholabi Kharlie mengingatkan potensi rangkap jabatan terkait pelantikan penjabat kepala daerah. Tholabi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, ...