Mamuju (Antaranews Sulsel) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan memanggil Gubernur Sulbar untuk membahas dana partisipan interest (PI) bagi hasil minyak dan gas blok sebuku di kantor DPRD setempat.
"DPRD Sulbar akan segera memanggil Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju, DPRD Kabupaten Majene dan perwakilan masyarakat Kabupaten Majene membahas pembagian PI hasil migas blok sebuku," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arman Salimin di Mamuju, Senin.
Langkah DPRD Sulbar tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti tuntutan ratusan masyarakat Kabupaten Majene yang memprotes pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku di DPRD Sulbar.
"Pembahasan pembagian PI dana hasil migas blok sebuku tersebut akan dilaksanakan pada 24 Juli 2018 dalam rangka tindak lanjut tuntutan aliansi masyarakat Majene (AMM) yang berdemo di DPRD Sulbar," jelasnya.
Ratusan masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulbar karena Gubernur Sulbar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku," tambah mantan Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Majene, Jasman Bura Sendana.
Sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
Berdasarkan kesepakatan itu maka Majene harusnya mendapatkan 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku, namun Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain, dan hanya akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene, terangnya.
Sehingga lanjutnya kebijakan Gubernur itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat serta menyakiti masyarakat Majene sehingga melakukan aksi protes demo ini," katanya.
"DPRD Sulbar akan segera memanggil Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju, DPRD Kabupaten Majene dan perwakilan masyarakat Kabupaten Majene membahas pembagian PI hasil migas blok sebuku," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arman Salimin di Mamuju, Senin.
Langkah DPRD Sulbar tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti tuntutan ratusan masyarakat Kabupaten Majene yang memprotes pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku di DPRD Sulbar.
"Pembahasan pembagian PI dana hasil migas blok sebuku tersebut akan dilaksanakan pada 24 Juli 2018 dalam rangka tindak lanjut tuntutan aliansi masyarakat Majene (AMM) yang berdemo di DPRD Sulbar," jelasnya.
Ratusan masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulbar karena Gubernur Sulbar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku," tambah mantan Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Majene, Jasman Bura Sendana.
Sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
Berdasarkan kesepakatan itu maka Majene harusnya mendapatkan 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku, namun Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain, dan hanya akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene, terangnya.
Sehingga lanjutnya kebijakan Gubernur itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat serta menyakiti masyarakat Majene sehingga melakukan aksi protes demo ini," katanya.