Makassar (Antaranews Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan bersama anggota Parlemen Australia menjajaki kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya politik hingga pertanian.
"Di Sulsel, kami berusaha bagaimana menjalin kerja sama dengan Australia, karena relatif lebih dekat," tutur Ketua DPRD Sulsel, HM Roem saat menerima kunjungan Parlemen Australia di ruang kerjanya, Makassar, Kamis.
Kehadiran pimpinan Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Richard Matthews bersama empat orang delegasi Parlemen Australia ke Sulsel, papar Roem, tentu sangat membantu untuk mengembangkan hubungan Indonesia dengan Australia lebih dekat.
"Semoga ada kerja sama yang lebih baik lagi, baik itu pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Australia sangat baik soal itu," ucapnya mantan Bupati Kabupaten Sinjai itu.
Terkait dengan perjalanan demokrasi di Sulsel, kata dia, selama tiga kali Pemilihan Umum, berjalan lancar meski ada tensi politik, tapi tidak merusak tatanan demokrasi dan terus membaik seiring waktu, hingga tidak menggangu proses demokrasi.
Untuk tingkatan lokal, baik provinsi maupun kabupaten kota, seperti yang diselenggarakan baru-baru ini hingga wilayah Sulsel masuk dalam zona merah, tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak demikian malah berjalan lancar.
"Tentu ini bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat semakin dewasa dalam melaksanakan proses demokrasi.?Pada pemilu 2019 nanti akan semakin baik lagi. Dari waktu ke waktu pengalaman masyarakat juga akan semakin baik. Kalaupun ada kelemahan saya kira wajar dan perlu perbaikan," tambahnya.
Sedangkan dari sisi angka kemiskinan di Sulsel, sebutnya, sedikit lebih tinggi dari Australia berada diangka sembilan persen. Namun dari tahun ke tahun semakin turun. Pemerintah Provinsi juga terus menekan angka kemiskinan termasukGubernur yang baru mencanangkan itu.
Sementara Richard pada kesempatan itu mengatakan telah terjalin sebelumnya kerja sama di beberapa sektor, seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak di Kabupaten Gowa dan Takalar. Bahkan program MAMPU kerja sama Australia-Indonesia sudah berjalan.
"Saat ini ada beberapa kelompok mahasiswa datang ke Makassar untuk melakukan penelitian. Kedatangan anggota parlemen Australia ke Sulsel juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan demokrasi di Sulsel, termasuk politik, perdagangan, dan budaya," ujarnya.
Untuk itu kunjungan ini sekaligus lebih mempererat hubungan biletaral yang bersarkan sejarah panjang tentang perdagangan dan pertukaran budaya antarsuku asli Asutralia dan Sulawesi Selatan
alam kunjungan itu Richard bersama dua anggota DPR Pusat dan dua anggota Senator Australia dijadwalkan mendatangi beberapa wilayah di Sulsel selama dua hari 2-3 Agustus 2018. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan hubungan kemitraan Australia-Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan isu pemerintahan demokratis, promosi toleransi antarumat beragama, masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan serta pengembangan ekonomi regional. Delegasi ini tertarik dengan tantangan berkaitan dengan pembangunan pesat di Indonesia bagian timur.
Program delegasi parlemen Australia ini bagian dari pertemuan dengan Makassar Women Leaders Forum atau Forum Pemimpin Perempuan Makassar yang terdiri dari alumni beasiswa Australia Awards yang telah mengikuti kursus pendek.
"Di Sulsel, kami berusaha bagaimana menjalin kerja sama dengan Australia, karena relatif lebih dekat," tutur Ketua DPRD Sulsel, HM Roem saat menerima kunjungan Parlemen Australia di ruang kerjanya, Makassar, Kamis.
Kehadiran pimpinan Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Richard Matthews bersama empat orang delegasi Parlemen Australia ke Sulsel, papar Roem, tentu sangat membantu untuk mengembangkan hubungan Indonesia dengan Australia lebih dekat.
"Semoga ada kerja sama yang lebih baik lagi, baik itu pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Australia sangat baik soal itu," ucapnya mantan Bupati Kabupaten Sinjai itu.
Terkait dengan perjalanan demokrasi di Sulsel, kata dia, selama tiga kali Pemilihan Umum, berjalan lancar meski ada tensi politik, tapi tidak merusak tatanan demokrasi dan terus membaik seiring waktu, hingga tidak menggangu proses demokrasi.
Untuk tingkatan lokal, baik provinsi maupun kabupaten kota, seperti yang diselenggarakan baru-baru ini hingga wilayah Sulsel masuk dalam zona merah, tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak demikian malah berjalan lancar.
"Tentu ini bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat semakin dewasa dalam melaksanakan proses demokrasi.?Pada pemilu 2019 nanti akan semakin baik lagi. Dari waktu ke waktu pengalaman masyarakat juga akan semakin baik. Kalaupun ada kelemahan saya kira wajar dan perlu perbaikan," tambahnya.
Sedangkan dari sisi angka kemiskinan di Sulsel, sebutnya, sedikit lebih tinggi dari Australia berada diangka sembilan persen. Namun dari tahun ke tahun semakin turun. Pemerintah Provinsi juga terus menekan angka kemiskinan termasukGubernur yang baru mencanangkan itu.
Sementara Richard pada kesempatan itu mengatakan telah terjalin sebelumnya kerja sama di beberapa sektor, seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak di Kabupaten Gowa dan Takalar. Bahkan program MAMPU kerja sama Australia-Indonesia sudah berjalan.
"Saat ini ada beberapa kelompok mahasiswa datang ke Makassar untuk melakukan penelitian. Kedatangan anggota parlemen Australia ke Sulsel juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan demokrasi di Sulsel, termasuk politik, perdagangan, dan budaya," ujarnya.
Untuk itu kunjungan ini sekaligus lebih mempererat hubungan biletaral yang bersarkan sejarah panjang tentang perdagangan dan pertukaran budaya antarsuku asli Asutralia dan Sulawesi Selatan
alam kunjungan itu Richard bersama dua anggota DPR Pusat dan dua anggota Senator Australia dijadwalkan mendatangi beberapa wilayah di Sulsel selama dua hari 2-3 Agustus 2018. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan hubungan kemitraan Australia-Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan isu pemerintahan demokratis, promosi toleransi antarumat beragama, masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan serta pengembangan ekonomi regional. Delegasi ini tertarik dengan tantangan berkaitan dengan pembangunan pesat di Indonesia bagian timur.
Program delegasi parlemen Australia ini bagian dari pertemuan dengan Makassar Women Leaders Forum atau Forum Pemimpin Perempuan Makassar yang terdiri dari alumni beasiswa Australia Awards yang telah mengikuti kursus pendek.