Makassar (Antaranews Sulsel) - Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertambahan 11 ribu pemilih.
"Hingga pukul 13.30 WITA siang tadi, dari pelaporan kabupaten kota diketahui total DPTHP yang tercatat sudah mencapai 5.998.816 pemilih," sebut Komisioner KPU Sulsel, Muslimin saat diskusi publik dengan tema Seberapa Bersih Data Pemilih Sulsel digagas lembaga Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi), di Makassar, Senin.
Meski demikian, kata komisioner menjabat Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga itu mengatakan, angka ini bisa saja berubah, bergantung hasil akhir pleno kabupaten kota yang berakhir malam nanti.
Menurutnya, angka tersebut mengalami kenaikan 11 ribu dari DPTHP sebelumnya yakni 5.984.852 pemilih.
Sedangkan DPTHP naik dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 5.972.161 pemilih. Namun, DPT Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden malah menyusut dari DPS berjumlah 6.166.934 pemilih.
Sementara DPS Pileg maupun Pilpres 2019 yang bersumber dari DPT Pemilihan Gubernur Sulsel 2018, ditambah pemilih pemula dan DPT tambahan. Untuk DPT Pilgub sendiri mencapai 6.022.987 pemilih.
"Jadi jika ditanya seberapa bersih DPT Pileg dan Pilpres 2019, bisa diliat dari pergerakan angka-angka itu yang lahir dari beragam masukan," papar mantan jurnalis media Harian Hajar itu.
Sedangkan data pemilih anomali maupun ganda di Sulsel, lanjutnya, dari 25 juta yang diklaim koalisi Partai Politik yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN, di Sulsel sudah bersih.
Selain itu, perampungan data 31 juta masuk di Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) tidak ada dalam DPT versi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
"Sulsel kebagian 893.067 dari 31 juta data versi Kemendagri tersebut. Dan sementara dalam proses penyelesaian. Hingga Selasa pekan lalu masih tersisa 333.536 pemilih. Saat ini, semuanya dalam tahap perampungan melalui pleno kabupaten kota," ujar pria disapa akrab Usle ini.
Mengenai dengan dugaan data ganda dari empat parpol disebutkan tadi, diklaim ada 25 juta pemili, tetapi faktanya hanya 1,2 juta se-Indonesia, data 31 juta DP4 Non DPT, hingga hasil Posko Pengaduan GMHP dan jemput bola GKSP.
Dari sisi penyelenggara, pihaknya mengklaim sudah menjalankan secara maksimal. Tapi dengan dinamisasi kependudukan, tidak mungkin bisa bersih sampai 100 persen.
"Apalagi data Dukcapil Provinsi hingga Oktober 2018 masih ada 665.947 pemilih yang belum perekaman dari total 6.777.423 jiwa yang wajib el-KTP di Sulsel. Angka perekaman masih di poin 90.17 persen," tambahnya.
Mengenai masalah data kepemiluan, sosialisasi dan kesadaran publik untuk ikut perekaman E-KTP, sebagai syarat wajib terdaftar dalam DPT telah dijalankan se-efektif mungkin.
"Sosialisasinya memang belum sampai ke grass root (akar rumput). Persoalan kedua, boleh jadi sudah sampai di masyarakat, tapi masih masyarakat masih apatis. Buktinya, sudah kita buka di Pantai Losari dan ada hadiahnya, masyarakat belum semua respon," katanya.
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat diskusi itu berpendapat, bila data pemilih bermasalah, bisa jadi masyarakat akan meragukan hasil dari Pemilu tersebut.
"Kalau DPT kita tidak berkualitas, tentunya orang akan meragukan hasil pemilu. Bila persoalan itu tidak selesai maka bisa jadi menjadi pintu masuk sengketa pemilu. Untuk itu kita terus mendorong dan semua pihak harus terlibat, bukan hanya penyelenggara tapi semua elemen," ungkapnya.
Akademisi Fisip Unhas Iqbal Latief pada kesempatan itu mengemukakan masalah data pemilih merupakan masalah klasik dalam setiap Pemilu di Indonesia.
Dari tahun ke tahun masalahnya data pemilih, padahal sudah empat kali pemilu, tapi masalah itu tetap ada.
"Pertanyaannya ada apa dengan data pemilih kita. Sukses tidaknya sebuah pesta demokrasi tergantung dari jumlah tamu (pemilih) atau undangan yang hadir dalam pesta itu. Semakin banyak datang di pesta, maka partisipasi dalam demokrasi itu sukses," tuturnya.
"Hingga pukul 13.30 WITA siang tadi, dari pelaporan kabupaten kota diketahui total DPTHP yang tercatat sudah mencapai 5.998.816 pemilih," sebut Komisioner KPU Sulsel, Muslimin saat diskusi publik dengan tema Seberapa Bersih Data Pemilih Sulsel digagas lembaga Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi), di Makassar, Senin.
Meski demikian, kata komisioner menjabat Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga itu mengatakan, angka ini bisa saja berubah, bergantung hasil akhir pleno kabupaten kota yang berakhir malam nanti.
Menurutnya, angka tersebut mengalami kenaikan 11 ribu dari DPTHP sebelumnya yakni 5.984.852 pemilih.
Sedangkan DPTHP naik dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 5.972.161 pemilih. Namun, DPT Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden malah menyusut dari DPS berjumlah 6.166.934 pemilih.
Sementara DPS Pileg maupun Pilpres 2019 yang bersumber dari DPT Pemilihan Gubernur Sulsel 2018, ditambah pemilih pemula dan DPT tambahan. Untuk DPT Pilgub sendiri mencapai 6.022.987 pemilih.
"Jadi jika ditanya seberapa bersih DPT Pileg dan Pilpres 2019, bisa diliat dari pergerakan angka-angka itu yang lahir dari beragam masukan," papar mantan jurnalis media Harian Hajar itu.
Sedangkan data pemilih anomali maupun ganda di Sulsel, lanjutnya, dari 25 juta yang diklaim koalisi Partai Politik yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN, di Sulsel sudah bersih.
Selain itu, perampungan data 31 juta masuk di Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) tidak ada dalam DPT versi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
"Sulsel kebagian 893.067 dari 31 juta data versi Kemendagri tersebut. Dan sementara dalam proses penyelesaian. Hingga Selasa pekan lalu masih tersisa 333.536 pemilih. Saat ini, semuanya dalam tahap perampungan melalui pleno kabupaten kota," ujar pria disapa akrab Usle ini.
Mengenai dengan dugaan data ganda dari empat parpol disebutkan tadi, diklaim ada 25 juta pemili, tetapi faktanya hanya 1,2 juta se-Indonesia, data 31 juta DP4 Non DPT, hingga hasil Posko Pengaduan GMHP dan jemput bola GKSP.
Dari sisi penyelenggara, pihaknya mengklaim sudah menjalankan secara maksimal. Tapi dengan dinamisasi kependudukan, tidak mungkin bisa bersih sampai 100 persen.
"Apalagi data Dukcapil Provinsi hingga Oktober 2018 masih ada 665.947 pemilih yang belum perekaman dari total 6.777.423 jiwa yang wajib el-KTP di Sulsel. Angka perekaman masih di poin 90.17 persen," tambahnya.
Mengenai masalah data kepemiluan, sosialisasi dan kesadaran publik untuk ikut perekaman E-KTP, sebagai syarat wajib terdaftar dalam DPT telah dijalankan se-efektif mungkin.
"Sosialisasinya memang belum sampai ke grass root (akar rumput). Persoalan kedua, boleh jadi sudah sampai di masyarakat, tapi masih masyarakat masih apatis. Buktinya, sudah kita buka di Pantai Losari dan ada hadiahnya, masyarakat belum semua respon," katanya.
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat diskusi itu berpendapat, bila data pemilih bermasalah, bisa jadi masyarakat akan meragukan hasil dari Pemilu tersebut.
"Kalau DPT kita tidak berkualitas, tentunya orang akan meragukan hasil pemilu. Bila persoalan itu tidak selesai maka bisa jadi menjadi pintu masuk sengketa pemilu. Untuk itu kita terus mendorong dan semua pihak harus terlibat, bukan hanya penyelenggara tapi semua elemen," ungkapnya.
Akademisi Fisip Unhas Iqbal Latief pada kesempatan itu mengemukakan masalah data pemilih merupakan masalah klasik dalam setiap Pemilu di Indonesia.
Dari tahun ke tahun masalahnya data pemilih, padahal sudah empat kali pemilu, tapi masalah itu tetap ada.
"Pertanyaannya ada apa dengan data pemilih kita. Sukses tidaknya sebuah pesta demokrasi tergantung dari jumlah tamu (pemilih) atau undangan yang hadir dalam pesta itu. Semakin banyak datang di pesta, maka partisipasi dalam demokrasi itu sukses," tuturnya.