"Saya titip terutama dalam penggunaan dana desa diarahkan dalam pembelian barang itu selalu membeli di lingkungan desa. Saya beri contoh saat membangun jalan desa, batu beli di desa itu, kalau tidak ada batu maka bisa beli di desa sampingnya, kalau tidak ada juga beli di lingkup kecamatan, pasirnya juga seperti itu, jangan keluar dari desa itu, semen juga sama," kata Presiden Jokowi.
Presiden menyampaikan hal itu dalam acara Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018.
"Selanjutnya penggunaan tenaga kerja, kalau membangun irigasi pasti ada tukangnya menggunakan tenaga kerja dari desa di situ, untuk apa? Saya ingatkan teori ekonominya uang ini kita harapkan Rp187 triliun jangan sampai kembali ke kota, ke Jakarta, tapi diarahkan agar uang berputar terus di desa sehingga perputaran uang di desa semakin banyak, banyak, banyak," jelas Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah sudah mengucurkan total Rp187 triliun pada 2015-2018 untuk dana desa dengan rincian Rp20,7 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, lalu Rp60 triliun pada 2018 dan pada 2019 direncanakan Rp70 triliun.
"Sehingga bayar tukang di desa itu, beli semen, pasir, batu ke orang di desa, jadi uang beredar di lingkup desa, ini yang kita harapkan. Kalau ada yang mengatakan 'Pak beli semen di desa lebih mahal Rp5.000 ya tidak apa-apa karena masuknya ke desa itu jadi muter lagi."
"Contoh tukang kita bayar setiap minggu dia akan beli sayuran ke pasar desa lalu uangnya muter di desa, ini yang kita harapkan," papar Presiden.
Menurut Presiden dalam periode 2015-2018, dana desa sudah menjadi sumber pembangunan banyak infrastruktur desa di seluruh Tanah Air.
"Dari dana desa terbangun 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48 ribu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) karena dana desa, 6.900 pasar desa, jembatan, irigasi, embung, air bersih, BUMdes (Badan Usaha Milik Desa), banyak sekali," ungkap Presiden.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa anggaran dana desa akan terus diperbesar dari tahun ke tahun. "Setiap tahun dana desa akan terus kita perbesar, dari Rp20,7 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, lalu Rp60 triliun pada 2018 dan tahun depan Rp70 triliun, tahun-tahun ke depan akan terus naik lagi," kata Presiden Joko Widodo di Wisma Negara Makassar, Sabtu.
"Saya titip penggunaan dana desa ini dimusyawarahkan tapi harus betul-betul fokus agar ada manfaatnya untuk desa, boleh membantun jalan desa kalau butuh perbaikan jalanan yang tadinya becek, boleh membangun pasar desa kalau betul-betul ada manfaatnya, kemudian membangun saluran irigasi agar bisa mengaliri sawah tapi jangan sampai penggunaan dana desa tidak terawasi dan melenceng ke mana-mana," tegas Presiden.
Presiden juga mengingatkan agar para kepala desa dan pendamping dana desa dapat berhati-hati menggunakan dana desa yang sejak 2015-2018 tersebut sudah berjumlah total Rp187 triliun.
"Hati-hati uang ini adalah uang yang sangat besar, Rp187 triliun selama 4 tahun uang yang sangat besar sekali, belum pernah dalam sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebanyak ini untuk desa, belum pernah. Saya titip hati-hati dalam penggunaan dana ini betul-betul fokus, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan desa," ujar Presiden.
Pada kesempatan juga Presiden Joko Widodo meminta agar warga desa mulai paham mengenai permintaan pasar sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tinggi."Indonesia saat ini kekurangan namanya cokelat, pabriknya banyak tapi yang menanam cokelat ada, tapi tidak banyak sehingga cokelat impor dari luar, ini tidak benar. "Hal-hal ini (kekurangan cokelat) harus diisi desa, desa tahu permintaan pasar, permintaan pabrik, kita harus tahu betul sehingga desa jelas, produktif dan bisa memberikan 'output' untuk masyarakat desa," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah sudah mengucurkan total Rp187 triliun pada 2015-2018 untuk dana desa dengan rincian Rp20,7 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, lalu Rp60 triliun pada 2018 dan pada 2019 direncanakan Rp70 triliun.
Dari jumlah tersebut, menurut Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang didapat oleh provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak Rp5,7 triliun.
"Di provinsi Sulawesi Selatan ada 2.255 desa dan pertumbuhannya sangat pesat karena ditopang oleh pengelolaan dana desa sebagai program prioritas. Jumlah dana desa yang dikelola sejak 2015-2018 sebesar Rp5,7 triliun. Jalan desa dibangun 7.164 km ditambah jembatan, irigasi, pasar, embung posyandu, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan beberapa ribu program yang lain sudah dilaksanakan melaui dana desa," kata Nurdin Abdullah.
Menurut Nurdin, pembangunan bendungan tersebut dapat mengairi 21 ribu hektar sawah, sehingga mengurangi sawah tadah hujan yang tadinya 250 ribu hektar menjadi tinggal 100 ribu hektar sawah tadah hujan
"Saya sampaikan produksi cokelat kita terus menurun kurang lebih 50-70 persen, kami bersama Kementerian Pertanian Insya Allah bertekad mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan," tambah Nurdin.
Ia pun berharap agar Sulawesi Selatan dapat menjadi provinsi prioritas pembanguan jalan tol. "Karena tol di Jawa dan Sumatera sudah terbangun dengan baik dan kita harap di Sulawesi juga. Kami harap kebijakan dana desa bisa dilanjutkan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas," ungkap Nurdin.
Menurut Presiden, dana desa sebanyak Rp187 triliun tersebut sudah terbukti dapat mengurangi kemiskinan di desa dari 13,47 persen pada 2017 menjadi 13,2 persen pada Maret 2018. "Tahun depan strategi harus mulai digeser masuk ke pemberdayaan ekonomi desa," tambah Presiden.Maksudnya adalah selain membangun infrastruktur, Presiden meminta agar masyarakat desa dapat membuat kegiatan ekonomi rakyat yang meningkatkan pendapatan masyarakat dari dana desa tersebut. "Misalnya, ada desa yang memliki embung bisa jadi desa wisata, coba contoh desa di Jawa Tengah namanya desa Ponggok, di situ ada embung, lalu menjadi tempat wisata, setahun bisa 'income' berapa? Rp14 miliar," ucap Presiden.
Desa Ponggok adalah Desa di Klaten Jawa Tengah. Alokasi dana desa yang disalurkan salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), misalnya, untuk mengelola pariwisata Umbul Ponggok.
BUMDes Tirta Mandiri mengelola wisata Umbul Ponggok, Toko Desa, Ponggok Ciblon, budi daya perikanan. Pada 2013 pendapatannya baru mencapai Rp211 juta, naik menjadi Rp1,1 miliar pada 2014, pada 2016 melonjak menjadi Rp10,3 miliar dan pada 2017 mencapai sekitar Rp14 miliar.
"Ada lagi desa di Yogya, desa Nglanggeran, Gunung Jidul dibuat desa wisata setahun bisa mendapat 'income', berapa Pak Menteri? Rp8 miliar," ungkap Presiden.
Ada dua obyek wisata di Desa Nglanggeran, yakni gunung api purba dan embung besar seperti telaga di ketinggian 500 meteri di atas permukaan laut seluas 5.000 meter persegi. "Kita harus mulai berpikiran ke sana, artinya investasi dari dana desa, anggaran dana desa juga mendatangkan uang kembali lewat tempat-tempat wisata, di sini (Sulawesi Selatan) juga bisa saja untuk menanam, memelihara sesuatu, misalnya, lele mulai ke situ sehingga ekonomi desa bisa bergerak," tutur Presiden.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan penjabat lainnya.