Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 untuk menyesuaikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
"Perubahan RPJMD dilakukan untuk menyesuaikan regulasi baru yang diterbitkan oleh Kemendagri, yakni Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terutama pada pasal 342," kata Pelaksana tugas Kepala Bappeda Litbang Pasangkayu Arhamuddin.pada konsultasi publik penyusunan Perubahan RPJMD Pemkab Pasangkayu 2016-2021 dan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, Senin.
Konsultasi publik penyusunan Perubahan RPJMD Pemkab Pasangkayu 2016-2021 dan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 tersebut dibuka Sekretaris Kabupaten Pasangkayu dengan dihadiri seluruh kepala OPD, perwakilan DPRD dan para sejumlah tokoh masyarakat.
Berdasarkan pasal 342 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 lanjut Arhamuddin disebutkan bahwa proses perumusan RPJMD Pemkab Pasangkayu tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD, sebagaima diatur dalam Permendagri tersebut.
"Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Selanjutnya dengan adanya Permendagri itu juga menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar," terang Arhamuddin.
Dalam konteks pelaksanaan RPJMD 2016-2021 tambahnya, juga terdapat ketidaksesuaian antara program RPJMD dengan program renstra masing-masing OPD di Kabupaten Pasangkayu.
Tidak hanya itu lanjutnya, penyusunan RPJMD belum berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemkab Pasangkayu.
"Dari evaluasi RPJMD, didapati pendapatan ditarget terlalu tinggi, yang mana realisasinya diperkirakan tidak akan terpenuhi sampai akhir periode RPJMD," tambahnya.
Kendati demikian, dengan adanya perubahan RPJMD 2016-2021 kata Arhamuddin, akan semakin memperkuat dan mempertajam realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu, serta program Nawacita.
"Perubahan RPJMD dilakukan untuk menyesuaikan regulasi baru yang diterbitkan oleh Kemendagri, yakni Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terutama pada pasal 342," kata Pelaksana tugas Kepala Bappeda Litbang Pasangkayu Arhamuddin.pada konsultasi publik penyusunan Perubahan RPJMD Pemkab Pasangkayu 2016-2021 dan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, Senin.
Konsultasi publik penyusunan Perubahan RPJMD Pemkab Pasangkayu 2016-2021 dan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 tersebut dibuka Sekretaris Kabupaten Pasangkayu dengan dihadiri seluruh kepala OPD, perwakilan DPRD dan para sejumlah tokoh masyarakat.
Berdasarkan pasal 342 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 lanjut Arhamuddin disebutkan bahwa proses perumusan RPJMD Pemkab Pasangkayu tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD, sebagaima diatur dalam Permendagri tersebut.
"Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Selanjutnya dengan adanya Permendagri itu juga menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar," terang Arhamuddin.
Dalam konteks pelaksanaan RPJMD 2016-2021 tambahnya, juga terdapat ketidaksesuaian antara program RPJMD dengan program renstra masing-masing OPD di Kabupaten Pasangkayu.
Tidak hanya itu lanjutnya, penyusunan RPJMD belum berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemkab Pasangkayu.
"Dari evaluasi RPJMD, didapati pendapatan ditarget terlalu tinggi, yang mana realisasinya diperkirakan tidak akan terpenuhi sampai akhir periode RPJMD," tambahnya.
Kendati demikian, dengan adanya perubahan RPJMD 2016-2021 kata Arhamuddin, akan semakin memperkuat dan mempertajam realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu, serta program Nawacita.