Makassar (ANTARA) - Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong desa-desa di daerah itu melaksanakan kewenangan secara optimal dalam mewujudkan kemandirian, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Selatan Ashari Fakhsirie Radjamilo di Makassar, Selasa, mengatakan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kewenangan desa.
Beberapa pertimbangan itu, katanya pada Rakornis Penataan Kewenangan Desa Bagi Kementerian/Lembaga Pemprov, Kabupaten, Pemerintahan Desa (Pemdes), kemandirian desa tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi penting untuk melihat relasi desa dengan sistem pemerintahan di atasnya atau supradesa.
Selain itu katanya, menyangkut perspektif desa sebagai wilayah yang mengesampingkan batas-batas administratif desa sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
Dengan demikian lanjut dia, wilayah desa sebagai satu kesatuan pembangunan yang saling mendukung dan saling melengkapi untuk tumbuh secara bersama.
"Kewenangan desa harus dapat mengoptimalkan potensi wilayah secara terukur dan berkesinambungan, dengan harapan terwujudnya produksi wilayah yang dipersyaratkan oleh pasar," katanya.
Oleh karena itu, katanya, perlu dipikirkan kewenangan desa yang senantiasa dapat menumbuhkembangkan prakarsa kemandirian desa, bukan kewenangan yang justru menghilangkan atau melumpuhkan kemandirian desa tersebut.
Rakornis itu juga dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemdes Aferi S. Fudail.
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Makassar sebagai ibu kota, terdiri atas 21 kabupaten, tiga kota, 285 kecamatan, dan 3.047 desa dan kelurahan.
Makassar salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar Pulau Jawa, setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 kilometer persegi dan jumah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota itu berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.
"Sejak dahulu pertautan budaya, sejarah dan letak geografis menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi dan perdagangan yang dominan di Indonesia bagian timur, yang didukung dengan berbagai aktivitas lainnya," ujarnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Selatan Ashari Fakhsirie Radjamilo di Makassar, Selasa, mengatakan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kewenangan desa.
Beberapa pertimbangan itu, katanya pada Rakornis Penataan Kewenangan Desa Bagi Kementerian/Lembaga Pemprov, Kabupaten, Pemerintahan Desa (Pemdes), kemandirian desa tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi penting untuk melihat relasi desa dengan sistem pemerintahan di atasnya atau supradesa.
Selain itu katanya, menyangkut perspektif desa sebagai wilayah yang mengesampingkan batas-batas administratif desa sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
Dengan demikian lanjut dia, wilayah desa sebagai satu kesatuan pembangunan yang saling mendukung dan saling melengkapi untuk tumbuh secara bersama.
"Kewenangan desa harus dapat mengoptimalkan potensi wilayah secara terukur dan berkesinambungan, dengan harapan terwujudnya produksi wilayah yang dipersyaratkan oleh pasar," katanya.
Oleh karena itu, katanya, perlu dipikirkan kewenangan desa yang senantiasa dapat menumbuhkembangkan prakarsa kemandirian desa, bukan kewenangan yang justru menghilangkan atau melumpuhkan kemandirian desa tersebut.
Rakornis itu juga dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemdes Aferi S. Fudail.
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Makassar sebagai ibu kota, terdiri atas 21 kabupaten, tiga kota, 285 kecamatan, dan 3.047 desa dan kelurahan.
Makassar salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar Pulau Jawa, setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 kilometer persegi dan jumah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota itu berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.
"Sejak dahulu pertautan budaya, sejarah dan letak geografis menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi dan perdagangan yang dominan di Indonesia bagian timur, yang didukung dengan berbagai aktivitas lainnya," ujarnya.