Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar melakukan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mulai marak berkeliaran di Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.
"Sesuai instruksi Gubernur Sulsel per 1 April 2019 tidak ada lagi anak jalanan dan gepeng berkeliaran, semua ditertibkan," kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Jumat.
Persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan persoalan dan tanggungjawab bersama baik pemerintah kota mau provinsi, ujarnya.
Para anak jalanan, gelandangan dan pengemis datang dari luar Kota Makassar dan antar kota provinsi sehingga diperlukan kerja bersama dalam menanggulangi persoalan sosial itu.
"Saya berharap dinas provinsi juga membantu. Saya melihat rapornya teman-teman (Dinsos Makassar), cukup baik yang sekarang menangani Gepeng dan Anjal itu. Tapi soal ini harus hulu ke hilir, jangan tunggu dijalanan baru ditangani," ucai Wali Kota Makassar.
Mengenai penyebab masuk di Makasssar, lanjut dia, itulah menjadi masalah kita semua, umumnya kaum urban. Kalau mereka tinggal di Makassar tentu akan mencari makan, mengingat pertumbuhan ekonomi begitu tinggi dan kemiskan berada di sekitar makassar.
Dinas Sosial Provinsi sebetulnya punya kewenangan dalam menangani persoalan sosial itu dan pada dasarnya mampu membina di daerah-daerah, jangan sampai di sekitar wilayah Kota Makassar dianggap miskin.
"Itu alamiah. Sama air mengalir dari atas kebawah, orang tidak punya kemampuan cari uang ke tempat banyak uang. Mereka ini ada bosnya. Ini sudah menjadi mafianya, mereka itu disuplai makanan, dijamin makanan, antar jemput, ditaruh serta bagi hasil, kadang ada yang ambil ada juga gajinya. Makanya harus dipatahkan," tegas Danny.
Menurutnya, Kalau orang menurun kualitas hidupnya pasti akan keluar mencari untuk biaya hidupnya. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi demi mengatasi masalah sosial tersebut
"Harus ada cara-cara yang baik dan perlu koordinasi. Dinas provinsi dan kota harus turun, jangan biarkan Kota Makassar berperan sendiri soal ini,"tambahnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Makassar M Iskandar Lewa mengungkapkan para Gepeng dan Anjal yang beraktivitas di Makassar berasal dari luar kota. Dalam penjajakan ditemukan hampir semua bukan warga kota, tapi dari luar Makassar.
Dia menjelaskan untuk kategori Anjal masih memiliki keluarga, hanya saja tidak mendapatan pengawasan ketat dari pihak keluarga. Sementara Gepeng perlu mendapat pembinaan dari Dinsos setempat. Mengenai penindakan sudah mulai dilakukan kembali.
"Tahun ini kami mendapat anggaran Rp12 miliar dari Kementerian Sosial untuk membangun Lingkungan Pondok Sosial atau Liposus di wilayah Kelurahan Untia dengan luas lima hektare diperuntukkan bagi anak terlantar, pengemis dan ganguan kejiwaan," katanya.
Sedangkan untuk penindakan serta pengawasan, Dinsos meminta bantuan Dinas Infokom dengan ikut memantau melalui CCTV dimana aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu melakukan kegiatan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah merasa risih banyaknya anak jalanan, geladangan dan pengemis berkeliaran di tempat keramaian serta anak usia sekolah menjual tissu di titik-titik lampu merah wilayah perkotaan.
"Sesuai instruksi Gubernur Sulsel per 1 April 2019 tidak ada lagi anak jalanan dan gepeng berkeliaran, semua ditertibkan," kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Jumat.
Persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan persoalan dan tanggungjawab bersama baik pemerintah kota mau provinsi, ujarnya.
Para anak jalanan, gelandangan dan pengemis datang dari luar Kota Makassar dan antar kota provinsi sehingga diperlukan kerja bersama dalam menanggulangi persoalan sosial itu.
"Saya berharap dinas provinsi juga membantu. Saya melihat rapornya teman-teman (Dinsos Makassar), cukup baik yang sekarang menangani Gepeng dan Anjal itu. Tapi soal ini harus hulu ke hilir, jangan tunggu dijalanan baru ditangani," ucai Wali Kota Makassar.
Mengenai penyebab masuk di Makasssar, lanjut dia, itulah menjadi masalah kita semua, umumnya kaum urban. Kalau mereka tinggal di Makassar tentu akan mencari makan, mengingat pertumbuhan ekonomi begitu tinggi dan kemiskan berada di sekitar makassar.
Dinas Sosial Provinsi sebetulnya punya kewenangan dalam menangani persoalan sosial itu dan pada dasarnya mampu membina di daerah-daerah, jangan sampai di sekitar wilayah Kota Makassar dianggap miskin.
"Itu alamiah. Sama air mengalir dari atas kebawah, orang tidak punya kemampuan cari uang ke tempat banyak uang. Mereka ini ada bosnya. Ini sudah menjadi mafianya, mereka itu disuplai makanan, dijamin makanan, antar jemput, ditaruh serta bagi hasil, kadang ada yang ambil ada juga gajinya. Makanya harus dipatahkan," tegas Danny.
Menurutnya, Kalau orang menurun kualitas hidupnya pasti akan keluar mencari untuk biaya hidupnya. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi demi mengatasi masalah sosial tersebut
"Harus ada cara-cara yang baik dan perlu koordinasi. Dinas provinsi dan kota harus turun, jangan biarkan Kota Makassar berperan sendiri soal ini,"tambahnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Makassar M Iskandar Lewa mengungkapkan para Gepeng dan Anjal yang beraktivitas di Makassar berasal dari luar kota. Dalam penjajakan ditemukan hampir semua bukan warga kota, tapi dari luar Makassar.
Dia menjelaskan untuk kategori Anjal masih memiliki keluarga, hanya saja tidak mendapatan pengawasan ketat dari pihak keluarga. Sementara Gepeng perlu mendapat pembinaan dari Dinsos setempat. Mengenai penindakan sudah mulai dilakukan kembali.
"Tahun ini kami mendapat anggaran Rp12 miliar dari Kementerian Sosial untuk membangun Lingkungan Pondok Sosial atau Liposus di wilayah Kelurahan Untia dengan luas lima hektare diperuntukkan bagi anak terlantar, pengemis dan ganguan kejiwaan," katanya.
Sedangkan untuk penindakan serta pengawasan, Dinsos meminta bantuan Dinas Infokom dengan ikut memantau melalui CCTV dimana aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu melakukan kegiatan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah merasa risih banyaknya anak jalanan, geladangan dan pengemis berkeliaran di tempat keramaian serta anak usia sekolah menjual tissu di titik-titik lampu merah wilayah perkotaan.