Makassar (ANTARA) - Ketua Bidang Reformasi Birokrasi TGUPP Prof Sangkala memaparkan delapan area perubahan yang dimonitoring dan dievaluasi progres capaiannya secara terukur dan berkala untuk reformasi birokrasi Pemprov Sulsel.
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel memaparkan hasil evaluasi saat menemui Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (7/8).
"Pertama, manajemen RB dimana setiap lembaga harus menyusun rencana aksi tahunan dan melakukan penilaian capaian secara mandiri. Kedua, melakukan penataan perundang-undangan dan regulasi yang pro rakyat. Ketiga, melakukan penataan kelembagaan yang efisien dan efektif," paparnya.
Sedangkan perubahan lainnya mencakup penguatan sumber daya manusia, khususnya skill dan karakter, penataan ketatalaksanaan meliputi penerapan SPBE dan program kegiatan tepat sasaran berorientasi hasil nyata.
Selain itu perubahan terkait penguatan akuntabilitas melalui sakip/lakip dengan memperkuat renstra/renja dengan indikator kinerja utama yang terukur, membuat perjanjian kinerja dan menyusun laporan kinerja.
"Ketujuh adalah area pengawasan melalui penguatan APIP dan pengawasan melekat kelembagaan dan pengawasan masyarakat. Dan yang kedelapan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui akses layanan yang cepat, murah, mudah dan ramah berbasis digital," ujarnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pihaknya komitmen untuk melakukan efisiensi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mendorong sistem persuratan via online.
Aplikasi ini terfokus di Diskominfo Sulsel sebagai pengendali sistem. Salah satu bentuk sistem tersebut yakni dengan adanya baruga lounge yang menampilkan informasi multi sektor terkait Sulsel.
"Baruga Lounge ini, menjadi monitor layar besar kinerja OPD, Time line dan menciptakan MOU pelayanan publik," sebutnya.
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel memaparkan hasil evaluasi saat menemui Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (7/8).
"Pertama, manajemen RB dimana setiap lembaga harus menyusun rencana aksi tahunan dan melakukan penilaian capaian secara mandiri. Kedua, melakukan penataan perundang-undangan dan regulasi yang pro rakyat. Ketiga, melakukan penataan kelembagaan yang efisien dan efektif," paparnya.
Sedangkan perubahan lainnya mencakup penguatan sumber daya manusia, khususnya skill dan karakter, penataan ketatalaksanaan meliputi penerapan SPBE dan program kegiatan tepat sasaran berorientasi hasil nyata.
Selain itu perubahan terkait penguatan akuntabilitas melalui sakip/lakip dengan memperkuat renstra/renja dengan indikator kinerja utama yang terukur, membuat perjanjian kinerja dan menyusun laporan kinerja.
"Ketujuh adalah area pengawasan melalui penguatan APIP dan pengawasan melekat kelembagaan dan pengawasan masyarakat. Dan yang kedelapan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui akses layanan yang cepat, murah, mudah dan ramah berbasis digital," ujarnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pihaknya komitmen untuk melakukan efisiensi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mendorong sistem persuratan via online.
Aplikasi ini terfokus di Diskominfo Sulsel sebagai pengendali sistem. Salah satu bentuk sistem tersebut yakni dengan adanya baruga lounge yang menampilkan informasi multi sektor terkait Sulsel.
"Baruga Lounge ini, menjadi monitor layar besar kinerja OPD, Time line dan menciptakan MOU pelayanan publik," sebutnya.